Kasus Korupsi

6 Fakta Sekprov Jabar Jadi Tersangka Suap Proyek Meikarta, Ada Tanggapan Ridwan Kamil

Iwa diduga menerima suap dari PT Lippo Cikarang terkait Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang

6 Fakta Sekprov Jabar Jadi Tersangka Suap Proyek Meikarta, Ada Tanggapan Ridwan Kamil
Dok. Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa usai bertemu dengan Direktur Perikanan Ishinomaki, Kanno Kenji, di Bandung, Selasa (23/7/2019) 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunjuk Asisten I Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pemprov Jabar Daud Ahmad sebagai pelaksana harian (Plh) Sekda Jabar.

Keputusan itu merupakan hasil konsultasi Pemprov Jabar dengan Kementerian Dalam Negeri menyusul penetapan status tersangka terhadap Sekda Jabar Iwa Karniwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap perizinan Meikarta.

Iwa dinonaktifkan dari jabatannya sebagai sekda Jabar.

"Kami sudah konsultasi dengan Kemendagri, jadi kami diberi saran agar Pak Iwa fokus menyelesaikan permasalahan ini dan pemerintahan dan administrasi pembangunan itu akan didelegasikan kepada Daud Ahmad selaku asisten pemerintahan," ujar Ridwan saat memberikan keterangan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (30/7/2019).

3. Siap bantu KPK

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa mengaku siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Iwa diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca: Wanita Wajib Waspada, Kenali Tanda-Tanda Kista Agar Ovarium dalam Rahim Tak Perlu Diangkat

Baca: TERUNGKAP Sosok Egianus Kogoya, Tokoh KKB di Balik Konflik di Nduga Papua, Disebut Masih Remaja

Baca: Kronologi Kebakaran Rumah Wartawan Serambi Aceh, Asnawi Dikenal Kritis Pejuang Masyarakat

Pelanggaran tersebut diduga dilakukannya dengan meminta uang untuk pengesahan RDTR terkait pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang diajukan untuk pembangunan proyek Meikarta.

"Saya akan menaati, mengikuti, serta bersikap kooperatif sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk turut membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Iwa melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (30/7/2019).

4. Pemprov Jabar tak beri pendampingan

Halaman
1234
Editor: Aldi Ponge
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved