Susunan Kabinet Sudah Dibuat, Jokowi sebut Banyak Parpol Belum Sodorkan Nama Calon Menteri, Ada Apa?

"Sehingga, Kemendes ini saat membagikan dana desa yang mencapai miliaran, akan diingat masyarakat," ulasnya.

Khusus untuk PDIP, kata Ray Rangkuti, selain Kemendes, beberapa kementerian yang berhubungan langsung dengan Presiden juga akan diincarnya.

"Misalnya Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan lainnya," ucapnya.

Dalam lima tahun ini, pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun.

Sebagian besar dipakai untuk pembangunan infrastruktur, dan lima tahun ke depan akan dinaikkan menjadi Rp 400 triliun.

Tidak hanya untuk infrastruktur, dana tersebut juga digunakan untuk pemberdayaan manusia dan pemberdayaan ekonomi desa.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tergelitik oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang meminta jatah 10 kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, hingga saat ini partainya enggan meminta jatah kursi layaknya yang dilontarkan oleh PKB ataupun partai lainnya.

"Tidak. Kami tidak (meminta jatah ke Jokowi). Itu ada asas kepatutan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

"You lihat aja, kalau yang lain (PKB) kursinya sepertiga, minta 10 (kursi menteri), terus kami minta berapa?” sambungnya.

Kemudian, ia mengatakan pengisian kursi menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024.

Sebagai pemenang pemilu legislatif 2019, ia meminta kepada rekan-rekan partai koalisinya agar tidak mengklaim pembagian jatah kursi menteri tersebut.

"Kalau itu merupakan kewenangan presiden, kami serahkan pada presiden."

"Dan sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan, ya tidak klaim-klaim seperti itu," tuturnya.

Selain itu, menurutnya, permintaan jatah kursi menteri itu hanya manuver-manuver politik di media massa.