Hasto: Kerja Sama PDI-P dengan Partai Non-pengising Jokowi Tetap Terbuka

TRIBUNMANADO.CO.ID - Potensi kerja sama PDI-P dengan partai non-pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 tetap terbuka.

Demikian Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto nyatakan di Hotel Asrilia, Bandung, Sabtu (27/7/2019).

"Ada atau tidak ada penambahan di kabinet, kerja sama kan tetap terbuka, baik itu di DPR, MPR maupun di dalam pilkada serentak.

"Sehingga ruang kerja sama itu luas. Yang penting adalah ruang komunikasi, kesepahaman antara para pemimpin," ujar Hasto.

Hasto menambahkan, saat ini koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf sudah dominan di parlemen. Kini, mereka menguasai 60,7 persen kursi di DPR.

• Baca: Pedagang Minuman di Bibir Kawah Ini Turun Paling Terakhir Saat Gunung Tangkuban Parahu Meletus

Baca: KABAR TERBARU, Pelaku Kasus Polisi Tembak Polisi Brigadir Rangga Tianto Awalnya Sebagai Korban

Follow akun instagram Tribun Manado:

Hal itu tentunya mempermudah pemerintah dalam mengeksekusi berbagai programnya.

Namun, Hasto mengatakan, kondisi itu tak menutup Presiden Jokowi untuk memperluas koalisi di pemerintahan.

Karenanya, Hasto mengatakan, penambahan anggota koalisi di pemerintahan akan dibicarakan terlebih dahulu oleh Presiden Jokowi dan seluruh ketua umum partai pengusungnya.

"Kalau kita bandingkan dengan 2014 yang hanya 40 persen, sekarang kan 60,7 persen. Tetapi terkait kebijakan koalisi pascapemilu Pak Jokowi juga menegaskan akan dibahas bersama dengan para ketum," lanjut dia.

Belum Sepakat 

Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin menyatakan terbuka jika ada partai dari luar koalisi yang memutuskan untuk mendukung pemerintah.

Hanya saja, parpol koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin belum sepakat soal wacana bergabungnya parpol dari kubu lawan saat pilpres lalu.

Ma'ruf mengatakan soal belum adanya kesepakatan di antara parpol koalisi itu saat menghadiri Milad ke-44 MUI, di Hotel Grand Sahdi Jaya, Sabtu (27/7/2019).

"Prinsipnya terbuka, tapi masuknya seperti apa kan belum ada kesepakatan dari partai-partai koalisi," ujar Ma'ruf.

• Baca: Polisi Tembak Polisi, Terungkap Firasat Tak Enak Apa yang Dirasakan Istri Bripka Rachmat: Tak Usah

• Baca: Oknum Polisi yang Tembak Rekannya Hingga Tewas Terancam Hukuman Mati

Kabar masuknya partai baru dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) semakin menguat sejak pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan digelar di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Pertemuan Prabowo-Megawati diprediksi menjadi langkah awal Gerindra untuk masuk dalam koalisi partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, saat ini dirinya, Presiden Terpilih Joko Widodo, dan seluruh ketua umum parpol pendukung tengah berkomunikasi soal wacana penambahan anggota koalisi.

Seperti diketahui pada Pilpres 2019 lalu, pasangan Jokowi-Ma'ruf didukung oleh enam parpol yang memiliki kursi di DPR.

Keenam parpol tersebut adalah PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP dan Hanura.

"Ya nanti kita bicarakanlah seperti apa yang penting rekonsiliasinya sudah ada tapi nanti seperti apa bentuknya itu saya kira sudah berkomunikasi.

"Masing-masing sudah komunikasi, Bu Mega sudah berkomunikasi," kata Ma'ruf.

Berpeluang Bergabung

Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, pertemuan Prabowo dan Megawati memperbesar peluang bergabungnya Gerindra ke pemerintahan.

"Membuka peluang kemungkinan Partai Gerindra bergabung di dalam pemerintahan jadi terbuka kemungkinan itu," kata Ferry, Sabtu (27/7/2019).

Pertemuan Prabowo dengan Jokowi di MRT pada 13 Juli, kemudian dengan Megawati di Jalan Teuku Umar, menurut Ferry, telah membuka jalan Gerindra merapat ke pemerintah.

Namun, ia mengatakan, keputusan tersebut tergantung Jokowi, apakah merasa perlu untuk mengajak partai di luar koalisi pendukungnya atau tidak.

Posisi Prabowo, kata Ferry, adalah membantu bila diperlukan, bukan meminta.

"Sangat tergantung apakah Pak Jokowi sebagai presiden merasa perlu mengajak partai-partai di luar koalisinya," katanya.

Kerangka dasar program kerja sama yang Gerindra sampaikan kepada Megawati, lanjutnya, penting dibicarakan bersama Jokowi.

Menurutnya, jika program kerja sama yang ditawarkan Gerindra bisa disetujui oleh Jokowi, bisa saja ada sharing power di pemerintahan ke depan.

Untuk itu, Ferry mengharapkan penjajakan kerja sama antara Gerindra dan PDI-P dan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri pada Rabu (24/7/2019) bisa dilanjutkan dengan bertemu Jokowi.

"Ada baiknya pertemuan antara Prabowo dan Megawati bisa dilanjutkan dengan bertemu Jokowi agar proses rekonsiliasi juga semakin bagus dan bisa diterima oleh semua pihak," katanya.

Diketahui, Gerindra menyiapkan sejumlah konsep program untuk ditawarkan kepada pemerintahan baru Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bahkan, Gerindra juga akan menyiapkan kader untuk menjalankan konsep program itu apabila Jokowi-Ma'ruf menerimanya.

Konsep program tersebut dibahas dalam rapat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersama seluruh dewan pembina partai di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sekjen PDI-P: Ada atau Tidak Penambahan Anggota Koalisi, Kerja Sama Tetap Terbuka

BERITA SELEB

Baca: Nikahi Pria Brazil, Aura Kasih Sampai Harus Pakai Google Terjemahan Saat Bicara dengan Mertua

Baca: Pakai Topi Buaya Darat, Hotman Paris Mendadak Jadi Kuli Bangunan, Sehari Digaji Rp 100 Ribu

Baca: Penampilan Arsy Tuai Pujian Saat Tampil di Atas Panggung Bersama Anang dan Ashanty, Arsya Ngapain?

TONTON JUGA :