Wali Kota Maximiliaan Lomban Menghadiri Rakornas X Tim Pengendali Inflasi Daerah di Jakarta

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) X Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2019

Pada rakornas tersebut mengusung tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif.

Rakornas yang dilaksanakan di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Kamis (25/7/2019) ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Turut hadir sejumlah menteri diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan para kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dalam sambutanya Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa tingkat inflasi yang terjaga, pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) menjadi indikator dari kemajuan suatu bangsa.

Inflasi juga akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Baca: Edhy Prabowo: Ibu Megawati Sarankan Prabowo Diet, Bilang Mega Masih Muda Dibanding Mahathir

Baca: Dulu Hidup Susah, Zaskia Gotik Kini Tinggal di Rumah Mewah, Yuk Intip!

Baca: Usai Apel, Wali Kota Maximiliaan J Lomban Tahan Semua Kepala Sekolah, Sampaikan Arahan Ini

Baca: Surya Paloh Dukung Anies Baswedan untuk untuk Pilpres 2024 Mendatang, Pengamat Sebut Drama Politik!

“Kalau inflasi tinggi, daya beli turun, dan kemiskinan naik. Begitu juga dengan pengangguran akan naik kalau ada masalah inflasi,” jelasnya

Sementara itu, Wali Kota Bitung sendiri mengatakan, ada tiga langkah strategis yang diambil pemerintah dan BI untuk menjaga tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK).

"Langkah ini diyakini akan memperkuat pengendalian inflasi, dimana pada 2018 inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) juga terkendali pada level 3,13% dan berada dalam kisaran sasarannya, yakni 3,5%±1%," ujar Lomban.

Diketahui, tiga langkah strategis tersebut yang disepakati itu adalah, Menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, terutama ditopang pengendalian inflasi volatile food maksimal di kisaran 4-5%.

"Strategi ini dilakukan melalui empat kebijakan utama (4K) terkait Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif," bebernya.

Lanjutnya, merujuk pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021, kebijakan ini ditempuh dengan memberikan prioritas kepada Ketersediaan Pasokan dan kelancaran distribusi, yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat.

"Yang ke dua, memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dengan juga menempuh pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat Provinsi," katanya.

Baca: Pertemuan Megawati dan Prabowo Ternyata Sudah Dirancang Sejak Lama

Baca: Tujuh Hektare Sawah di Buyat Terserang Hama Pengerek Batang

Facebook Tribun Manado :

Baca: 4 Parpol KIK Beri Signal Tolak Gerindra, Reaksi Pertemuan Mega dan Prabowo, Surya Paloh Tersaingi

Baca: Kronologi KKB Papua yang Dipukul Mundur Prajurit TNI hingga Masuk Jurang, Aksi Saling Balas Tembakan

Instagram Tribun Manado :

Lanjutnya, yang ke tiga, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi pada bulan Juli 2019 dengan tema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif”.

Rakornas selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Rakor pusda Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Diketahui, rakornas TPID yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) ini sangat penting untuk mengatur strategi agar angka inflasi bisa terjaga di level rendah. Sehingga, target inflasi pada tahun ini yakni 3,5% plus minus 1% bisa kembali tercapai. (Juf)