Rabu, Megawati dan Prabowo Bertemu: Ini yang Dibahas

 
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rabu (24/7) hari ini. Presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri pertemuan ini.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan rencana pertemuan tersebut. Menurut Hasto rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo dilatarbelakangi nostalgia peristiwa 18 tahun lalu.

Pada 23 Juli 2001 Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai presiden. Megawati adalah perempuan presiden pertama di Indonesia dan presiden mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terakhir.

Baca: Menakar Makna Pengucapan Leluhur Minahasa

Sebagai presiden, Megawati Soekarnoputri membentuk Kabinet Gotong Royong. Hasto mengatakan Megawati terus menjalankan semangat gotong royong yang menjadi intisari Pancasila.

"Atas dasar semangat yang sama, maka Ibu Megawati Soekarnoputri memang direncanakan bertemu dengan Pak Prabowo. Pertemuan ini sebagai tradisi silaturahmi yang baik untuk dijalankan para pemimpin," ujar Hasto kepada Tribun Network, Selasa (23/7).

Hasto menuturkan Megawati Soekarnoputri, yang juga ketua umum PDI-P, menjalin hubungan yang baik dengan Prabowo Subianto selama masa kampanye pemilihan presiden 2019. Meski berada di kubu yang berseberangan, Megawati dan Prabowo tetap saling menghormati dan tidak pernah melontarkan hal-hal yang membuat adanya jarak.

"Ibu Mega percaya pada kenegarawanan Pak Prabowo dan sama halnya dengan Pak Jokowi. Kepemimpinan yang memersatukan dan diwarnai dialog antarpemimpin merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan," kata Hasto.

Pertemuan antara dua tokoh politik ini menyangkut aspek mendasar, yaitu persahabatan antarpemimpin. Meski Megawati dan Prabowo memiliki pilihan politik yang berbeda, tetapi mereka memiliki komitmen untuk berdialog dan meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.
"Apapun rekonsiliasi pascapemilu, penting untuk dilakukan," ujar Hasto.

Hasto Kristiyanto menegaskan pertemuan antara Megawati dan Prabowo jangan dimaknai terlalu jauh sebagai pembentukan koalisi. Menurut Hasto koalisi pascapilpres berdasarkan fatsun maka hal tersebut harus dibahas bersama antara presiden dengan semua ketua umum partai koalisi.

Baca: Satu Rumah Makan Bakal Terima SP Dua Lagi Karena Lalai Gunakan e-Tax

Rencana pertemuan ini sempat diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, Selasa (23/7). Arief menyebutkan Megawati dan Prabowo akan bertemu pukul 12.00 WIB, namun tidak menyebutkan lokasi pertemuan mereka. Arief bahkan mengatakan Presiden Joko Widodo juga akan hadir.

"Kalau tidak ada halangan, besok (hari ini, red) Pak Prabowo, Ibu Mega dan Kangmas Joko Widodo bertemu jam 12.00," kata Arief.

Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade mengaku belum mengetahui rencana pertemuan Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto pada hari ini. Pihaknya belum mendapat informasi secara resmi dari DPP Gerindra mengenai rencana pertemuan itu

"Karena memang informasi resmi belum diinformasikan kepada kami. Sebagai juru bicara saya belum tahu. Terus terang saya belum diinformasikan oleh pimpinan rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega," ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (23/7).

Meskipun demikian, Andre menyambut baik rencana pertemuan tersebut bila benar terjadi. Menurut Andre pertemuan itu sangat baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Melalui pertemuan tersebut maka masyarakat Indonesia akan semakin guyub, yang artinya polarisasi yang diakibatkan pemilu presiden berkurang.
"Dan kebersamaan kita sebagai anak bangsa dan tokoh dan NKRI semakin kuat," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dijadwalkan bertemu. "Kalau tidak ada halangan besok Pak Prabowo, Ibu Mega dan Kangmas Joko Widodo bertemu jam 12.00,” kata Arief saat dihubungi, Selasa (23/7/2019).

Namun, saat ditanya lokasi pertemuan, ia mengaku belum mengetahui. Menurut Arief yang terpenting pertemuan itu bisa terwujud terlebih dahulu. Arief mengatakan pertemuan tersebut penting untuk meredakan ketegangan pascapilpres.

Baca: Tanpa Jokowi, Megawati dan Prabowo Akan Bertemu Besok

"Kita doakan aja semoga terwujud semua sesuai Kehendak yang Maha Kuasa untuk Indonesia yang Indah dan Damai menuju masyarakat Adil makmur. Sehingga tidak adalagi kebencian

Dan permusuhan antar anak Bangsa,” lanjut Arief. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membenarkan bakal ada pertemuan elite partai politik. Namun, menurut Hasto tak ada Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, yang akan bertatap muka hanya Megawati dan Prabowo. "Atas dasar semangat yang sama, maka Ibu Megawati Soekarnoputri memang direncanakan bertemu dengan Pak Prabowo. Pertemuan dalam waktu dekat, dan sebagai tradisi silaturahim yang baik untuk dijalankan para pemimpin," papar Hasto melalui keterangan tertulis.

Sebelumnya, Arief mengatakan, ada rencana untuk menggelar pertemuan lanjutan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Arief, kemungkinan pertemuan lanjutan itu akan lebih luas dengan mengundang sejumlah tokoh.

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto makan siang bersama di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019).

"Pertemuan juga sangat mungkin diperluas dengan akan diundangnya Ibu Mega (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri), Ketum Golkar (Airlangga Hartarto) dan Ketum PKB (Muhaimin Iskandar)," kata Arief saat dihubungi, Jum'at (19/7/2019). Arief mengatakan, kemungkinan pertemuan itu akan digelar sebelum pidato tahunan Presiden Joko Widodo.

"Pertemuan kemungkinan sebelum tanggal 17 Agustus 2019 sebelum pidato Presiden Joko Widodo di depan MPR/DPR," ujarnya. 

Ma'ruf Tak Ikut Seleksi Menteri

Wakil Presiden terpilih Maruf Amin mengaku tidak memberikan masukan terkait nama-nama yang akan menempati posisi menteri pada kabinet pemerintahan. Maruf mengatakan menentukan kandidat menteri adalah hak prerogatif seorang presiden.

Menurut Maruf nama-nama calon menteri di periode pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo diberikan melalui partai-partai politik koalisi. Maruf Amin menyatakan dirinya tidak memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait nama-nama calon menteri.

"Saya? Tidaklah. Masak saya memberi masukan? Masukan dari partai, dari kelompok transisional," ujar Maruf di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Selasa (23/7).

Maruf mengatakan dia akan mendapatkan informasi nama-nama calon menteri dari Joko Widodo. Maruf akan mendapat nama itu setelah diseleksi oleh Jokowi.
"Nanti mungkin Pak Jokowi beritahu saya kalau sudah terkumpul, sudah diseleksi," kata Maruf.

Sebagai pendamping, Maruf Amin menegaskan dirinya tidak menyodorkan nama-nama calon menteri ke Jokowi. Maruf mengatakan presiden memilih hak prerogatif untuk menyeleksi orang yang akan masuk jajaran kabinetnya.
"Itu hak prerogatif presiden untuk menyeleksi," ujar Maruf.

Politikus Partai Amanat Nasional Amien Rais sempat mengusulkan pembagian kekuasaan 55-45 sesuai perolehan suara di pemilihan presiden 2019 sebagai syarat rekonsiliasi. Menanggapi hal tersebut, Maruf mengatakan usulan Amien Rais tidak perlu direspons secara serius.
"Itu kan model Amien," katanya.

Menurut Maruf perihal rekonsiliasi harus dibicarakan secara serius dan melalui kesepakatan partai-partai politik koalisi. Pembagian kekuasaan 55-45 bukan cara rekonsiliasi menurut Maruf. "Rekonsiliasi ya tergantung kesepakatannya seperti apa," ujar Maruf.

Dewan Pakar Golkar Usul Zainudin Amali

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono tak menampik partainya mengajukan nama Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali sebagai calon menteri di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin periode 2019-2024. Agung mengatakan nama Zainudin Amali memang sudah dibicarakan di kalangan pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Memang nama beliau didorong oleh partai untuk masuk kabinet. Itu yang saya dengar dari pimpinan partai, tapi kembali keputusan ada di tangan presiden dan saya juga tak tahu akan diusulkan di posisi mana,” ungkap Agung usai mengikuti sidang promosi doktor ilmu pemerintahan Zainudin Amali di Kampus IPDN, Jakarta, Selasa (23/7).

Agung menjelaskan ada beberapa pertimbangan pimpinan Partai Golkar mengajukan nama Zainudin Amali sebagai calon menteri. Yang pertama, Zainudin Amali dinilai sebagai sosok yang mumpuni sekaligus bersih. Kedua, Agung menilai sudah saatnya Zainudin Amali untuk mengabdi sebagai eksekutif setelah empat periode berada di parlemen.

“Benar beliau juga masuk kandidat ketua MPR dari Golkar, tapi saya yakin akan lebih banyak yang bisa dia lakukan untuk negara ini melalui jabatan eksekutif,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Zainudin Amali mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada partai apakah merekomendasikan namanya sebagai menteri atau sebagai ketua MPR. Zainudin mengaku hanya ingin fokus bekerja sebaik-baiknya dan menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai.

“Sebagai anggota partai kita harus siap ditugaskan di mana saja. Bagi saya cukup fokus bekerja, saya serahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai. Kalau untuk menteri, apapun pilihan presiden harus kita hormati,” pungkasnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung menyampaikan partai koalisi pemerintah yang tergabung dakam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) masih melakukan perundingan terkait posisi ketua MPR.

Menurutnya, penentuan ketua MPR berbeda dari ketua DPR yang pastinya diduduki lima partai yang memperoleh suara terbanyak dalam kontestasi Pemilu 2019, yaitu PDI-P dan lainnya.

"Mengenai siapa yang akan menjadi ketua MPR, siapa yang akan diajak dalam komposisi itu, sekarang dalam tahap pembicaraan itu. Mengenai siapanya belum sampai di sana," tutur Pramono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/7).

Terkait Partai Gerindra yang menginginkan posisi ketua MPR, Pramono menilai hal tersebut boleh-boleh saja, tetapi partai politik pendukung Jokowi-Maruf akan satu suara dalam menentukan posisi tersebut. "Suara kita di DPR itu 62 persen, jadi nanti di MPR akan mempertimbangkan suara-suara dari utusan daerah. Pasti ada dalam komposisi itu," kata Pramono.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Sodik Mudjahid mengatakan komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Gerindra. Menurutnya hal tersebut menunjukkan semangat rekonsiliasi yang bertujuan untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa.
"Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDI-P, Presiden Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya. (Tribun Network/yud/zal/sen/mal/fik/kps)