Berita di Sulut

Bupati Terpilih Talaud Elly Lasut Belum Dilantik, Ini Penjelasan Gubernur Olly Dondokambey

Olly Dondokambey menegaskan, dirinya taat hukum soal belum dilantiknya Elly Engelbert Lasut dan Mochtar Parapaga sebagai Bupati dan Wakil Bupati

Bupati Terpilih Talaud Elly Lasut Belum Dilantik, Ini Penjelasan Gubernur Olly Dondokambey
Tribun manado / Ryo Noor
Gubernur Sulut Olly Dondokambey 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menegaskan, dirinya taat hukum soal belum dilantiknya Elly Engelbert Lasut dan Mochtar Parapaga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud periode 2019-2024.

Olly mengaku tak bisa melantik kalau belum menerima SK Kemendagri untuk pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih.

“Sampai saat ini, Gubernur baru ada radiogram untuk Plh Bupati,” ujar Olly usai sidang paripurna KUA-PPAS di Gesung DPRD Sulut, Senin (22/7/2019).

Dikatakan Olly, radiogram dari Kemendagri bernomor: T.131.71/3827/OTDA tertanggal 18 Juli 2019 itu terkait penunjukan Sekretaris Daerah Adolf Binilang sebagai Plh Bupati Talaud mengisi kekosongan usai habis masa pemerintahan Sri Wahyumi Manalip dan Petrus Tuange pada 21 Juli 2019.

“Radiogramnya menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Plh Bupati sampai ada perkembangan kemudian,” kata Olly.

Selain itu, sebagai informasi, Gubernur Olly kembali mengirimkan surat ke Kemendagri untuk meminta jawaban atas surat yang dikirimkan Gubernur sebelumnya bernomor 100/19.4999/Sekr.Ro.Pem tertanggal 19 Juni 2019 perihal Pertimbangan Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Terpilih.

Dalam surat itu, Gubernur Sulut meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mengkaji kembali usul pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud terpilih masa jabatan 2019-2024 berdasarkan surat Gubernur Sulut Nomor 100/19.4381/Sekr.Ro.Pem tanggal 28 Maret 2019.

Usul pertimbangan ini dilakukan karena terdapat fakta hukum baru dimana Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud dalam diktum kesatu mencantumkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) RI nomor 1122 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebagai dasar pemberhentian Elly Lasut.

Padahal sesuai dengan fakta hukum yang ada bahwa sejak tanggal 30 Januari 2014 6 (bulan) sebelum Surat Keputusan Mendagri tersebut ditetapkan sudah ada putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 292 PK/Pidsus.2012 yang menolak permohonan PK ini yang dijadikan dasar dalam diktum kesatu Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tersebut.

Diketahui, Surat Mendagri nomor 131.71-3200 tanggal 24 Juni 2014 tentang pemberhentian Bupati Talaud telah digugat oleh Elly Lasut di peradilan tata usaha negara baik di pengadilan tingkat pertama TUN, Tingkat banding dan kasasi MA, pada tingkat kasasi permohonan Elly Lasut ditolak, sehingga keputusan Mendagri yang menjadi objek gugatan sah dan mengikat menurut hukum untuk dilaksanakan.

Masih dalam surat tersebut, Gubernur Olly menerangkan bahwa dengan adanya putusan kasasi MA nomor 367/TUN 2017 tanggal 15 Agustus 2017 menolak permohonan kasasi Elly Lasut, maka Surat Keputusan Mendagri nomor 131.71-3241 tanggal 2 Juni 2017 sebaiknya batal demi hukum.

Alasannya, surat keputusan Mendagri nomor 131.71.3241 tanggal 2 Juni 2017, ini yang digunakan sebagai dokumen pendaftaran calon pasangan Elly Lasut dan Mochtar Parapaga di KPUD Talaud. (Fer)

Baca: Guru Les Ujar Kebencian di Status FB: Tak Usah Pajang Foto Jokowi di Sekolah, Anies Baswedan Saja

Baca: Seorang PNS Diberhentikan Gara-gara tak Masuk Kantor Selama 58 Hari

Baca: Nunung Tak Turuti Permintaan Suami yang Minta Kado Ulang Tahun: Kapan Kamu Berhenti Narkoba

Follow akun instagram Tribun Manado:

Baca: Mengapa Kucing Jantan Belang Tiga Sangat Sulit Ditemukan? Ini Penjelasannya!

Baca: Update Klasemen Sementara Liga 1 Indonesia 2019 Pekan 10 Setelah Hasil Bali United vs PSS Sleman

Baca: Tolak Tawaran 5 Klub, Kiper Terbuang Liverpool Ini Nyaman Jadi Pemain Pinjaman

Like Facebook Tribun Manado:

Baca: Ganti Rugi Rp 30 Miliar Tak Juga Dibayar, Fahri Hamzah Ajukan Sita Paksa

Baca: Ahok Terima Penghargaan Roosseno Award IX-2019 yang Pernah Diterima Presiden Ke-3 BJ Habibie

Baca: Gempa 8,8 SR dan Tsunami Berpotensi Terjadi di Pantai Selatan Jawa Jadi Viral, Begini Faktanya!

 Langganan Berita Pilihan Tribun Manado di Whatsapp 

Klik Tautan Ini untuk mendaftar >>> https://bit.ly/2L4V6kr

Yuk Subscribe Channel YouTube Tribun Manado:

Editor: Aldi
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved