Editorial

Tantangan Kejaksaan

Integritas, tentu saja mereka yang ada di dalamnya, menjadi tantangan bagi setiap lembaga. Mudah diucapkan, namun sulit dijalankan.

Tantangan Kejaksaan
DIAN MAHARANI
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - SEBELUM tahun 1960, kejaksaan merupakan bagian dari Departemen Kehakiman.

Namun demikian, tak menyurutkan para jaksa untuk menegakkan hukum di dalam departemen mereka.

Bahkan para jaksa berani menyeret Djody Gondokusumo, Menteri Kehakiman, saat itu untuk masuk bui.

Djody, Menteri Kehakiman periode 30 Juli 1953-11 Agustus 1955, dihukum gara-gara menerima hadiah ‘berkaiatan dengan jabatannya’.

Ia menerima fulus dari seorang pengusaha asal Hong Kong, Bong Kim Tjhong. Tujuan suap Bong agar perpanjangan visanya lancar.

Para jaksa juga tidak segan mengkritik kebijakan pemerintah saat itu.

Sepak terjang mereka berani. Mereka mengusut perkara pidana yang melibatkan perwira tinggi militer dan pejabat tinggi sipil.

Rapat kabinet pada 22 Juli 1960 menjadi tonggak baru bagi kejaksaan di Indonesia.

Hari ini 59 tahun lalu, pemerintah menetapkan kejaksaan sebagai departemen tersendiri yang lepas dari Departemen Kehakiman.

Hasil rapat tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Presiden RI tanggal 1 Agustus 1960 Nomor 204/1960, yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Halaman
1234
Editor: Edi Sukasah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved