Simbol Persatuan Demokrasi RI, PDI-P Rencanakan 1 Kursi untuk Koalisi 02 di Pemilihan Pimpinan MPR

TRIBUNMANADO.CO.ID – Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI) periode 2014-2019 akan berakhir masa jabatannya.

Kurang dari tiga bulan lagi, akan dilaksanakan pemilihan pengurusan yang baru.

Partai politik kini tengah membangun komunikasi untuk membentuk paket Pimpinan MPR guna meraih kursi Ketua MPR periode 2019-2024.

Dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD), paket pimpinan MPR berjumlah 5 orang, terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil.

Dari kelima pimpinan MPR tersebut, 4 orang berasal dari partai politik dan 1 orang berasal dari unsur DPD.

Selain PKB yang terang-terangan mengincar posisi Ketua MPR, rekan koalisinya yakni Golkar pun menganggap wajar mendapatkan pucuk pimpinan MPR lantaran menjadi pemenang kedua dalam Pemilihan Legislatif (Pleg) 2019.

Bagaimana dengan PDI Perjuangan?

Sebagai pemenang Pileg 2019, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 2014-2019 mengatakan tak ada larangan dalam UU MD3 posisi Ketua DPR dan Ketua MPR dijabat dari kader partai yang sama.

Siapapun yang terpilih di pimpinan MPR, bagi PDI Perjuangan ada dua agenda sebagai proposal yang diajukan untuk membentuk paket pimpinan MPR bersama partai politik lainnya.

Lantas, apa saja agenda penting bagi PDI Perjuangan sebagai proposal pembentukan paket pimpinan MPR, dan bagaimana peluang partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu meraih kursi pimpinan MPR?

Berikut hasil wawancara khusus wartawan Tribun Network Chaerul Umam bersama Wakil Ketua MPR fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, Kamis (18/7/2019).

Sebagai partai pemenang Pemilu 2019, jatah kursi Ketua DPR otomatis menjadi hak PDI Perjuangan, bagaimana dengan posisi Ketua MPR?

Terkait dengan siapa Ketua MPR-nya saya jelaskan secara etika politik kami menghomati pendapat-pendapat yang mengatakan agar seluruh lembaga lembaga negara penting tidak diambil semuanya oleh PDI Perjuangan.

Mereka kan mengatakan Ketua DPR-nya pasti PDI Perjuangan karen perintah UU MD3, selanjutnya presidennya kan PDI Perjuangan masak Ketua MPR-nya PDI Perjuangan.

Saya jelaskan pendapat yang demikain sikap PDI Perjuangan terhadap pendapat yang demikian kami menghormatinya. Intinya meskipun tidak ada laranagn bagi PDI Perjuangan untuk berjuang mendapatkan kursi Ketua MPR.

Baca: Perempuan Korban Pelecehan Seksual Umumnya tak Pakai Baju Seksi, Laki-laki Ternyata Juga Jadi Korban

Baca: Ini Profil dan Foto Maulidya Sari Daulay, Gadis Cantik yang Lulus Perwira TNI AU, Calon Jenderal!

Baca: Nia Silalahi Bongkar Nama Asli Pablo Benua: Pablo Itu Singkatan Pau Pau Bloon

Berarti ada peluang dan akan memperjuangkan itu?

Saya katakan tidak ada larangan bagi PDI Perjuangan untuk memperjuangkan meraih Kursi Ketua MPR tetapi kami menghormati pendapat dan aspirasi fraksi-fraksi partai politik lain agar terjadi kompromi-kompromi politik untuk memberikan kesempatan pada partai partai lain untuk menjadi Ketua MPR.

Akan tetapi karena komposisi pimpinan MPR itu adalah pemilihan bukan penetapan tapi dipilih oleh anggota MPR, kami akan melihat dahulu dinamika politiknya saat pemilihan pimpinan MPR itu seperti apa artinya segala kemungkinan masih mungkin terjadi.

Tetapi yang terpenting bagi PDI Perjuangan adalah siapapun Ketua MPR-nya kita akan meminta komitmen poitik untuk menjalankan agenda-agenda penting yang saya katakan menjadi agenda prioritas MPR periode 2019-2024.

Yang pertama adalah melaksanakan agenda amandemen terbatas UUD 1945 khusus pasal yang mengatur eksistensi dan kedudukan MPR RI yang intinya agar MPR diberikan kembali wewenang untuk menetapkan GBHN atau pembangunan nasional semesta berencana.

Agenda penting yang kedua adalah menjadikan MPR mitra kerja dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka melaksanakan tugas sosialisasi dan pembinaan idelogi Pancasila kepada segenap rakyat Indonesia.

Karena seperti yang kita ketahui MPR sejak tahun 2012 sudah melaksanakan tentang sosialsiasi Pancasila yang kita kemas dalam program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Jadi dua agenda itu menjadi semangat pembentukan paket pimpinan MPR?

Iya itu akan menjadi proposal untuk disepakati paket pimpinan MPR itu. jadi kami ingin ikut bersama-sama di pimpinan MPR apakah menjadi Ketua MPR atau Wakil Ketua MPR itu kita lihat nantinya tapi yang ingin kita gunakan sebagai kesepakatan bersama siapapun wakil dan ketua MPR yang lain dua agenda ini harus menjadi dua konsensus menjadi kesepakatan bersama dan tentu ada agenda-agenda yang lain tapi dua agenda prioritas ini adalah proposal dari PDI Perjuangan.

Jadi kami ingin memimpin MPR itu bukan sekadar merebut jabatan pimpinan MPR apakah Ketua atau Wakil Ketua tapi kami ingin menjalankan agenda-agenda penting yang menjadi kebutuhan negara dan bangsa Indonesia.

Apa sudah ada komunikasi dengan partai lain agar nanti tetap mengawal rekomendasi tadi?

Seharusnya, dua agenda itu tak jadi permasalahan, karena fraksi yang ada di MPR sekarang adalah fraksi yang nanti jadi fraksi di MPR pada periode berikutnya, kan hampir semua fraksi masuk lagi di MPR.

Nah seharusnya kesepakatan tersebut tidak berubah. Tapi untuk menegakkan kembali. Kita akan sampaikan PDIP mengusung dua agenda strategis itu untuk MPR periode 2019-2024.

Yaitu pertama Amandemen terbatas yakni menghadirkan kembali GBHN oleh MPR dan menjadikan MPR sebagai mitra strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam mensosialisasikan dan membangun ideologi bangsa.

Tapi sudah ada komunikasi dengan partai lain?

Beberapa Pimpinan partai politik lain sudah kami komunikasikan. Tinggal kita lihat nanti dinamikanya. Dalam beberapa minggu kedepan lah pasti sudah akan ada lobi intensif yang mengerucutkan paket pimpinan MPR.

Karena MPR ini lembaga majelis lembaga permusyawaratan maka idealnya pimpinan MPR-nya dipilih secara musyawarah mufakat. Bukan dengan voting. Karena itu adalah tradisi bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan.

Apakah PDIP membuka peluang membuat paket pimpinan lintas koalisi?

Ya untuk mencerminkan MPR itu adalah lembaga negara yang menjadi simbol persatuan Indonesia maka kita harapkan unsur pimpinan MPR juga mewakili semua spektrum. Dalam hal ini adalah spektrum partai politik yang pada saat pilpres kemarin berada dalam dua kubu.

Kubu Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan kubu Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM). Jadi Harapanya unsur pimpinan MPR mewakili dari koalisi Indonesia Kerja dan dari Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Sehingga MPR itu sebagai simbol dari kekuatan politik dan daerah jadi representasi dari politik dan daerah. Artinya, ada unsur pimpinan MPR yang mewakili Indonesia kerja ada unsur pimpinan MPR dari Indonesia adil makmur, dan juga DPD RI.

Mengenai siapa yang bakal mewakili, dari unsur KIK dan KIAM ya kita lihat nanti komposisinya bagaimana. Paling tidak menurut saya harus ada wakil pimpinan MPR dari unsur koalisi Indonesia Adil Makmur.

Artinya, PDIP itu membuka komunikasi dengan Koalisi Adil Makmur?

Komunikasi politik untuk kebaikan bangsa kenapa tidak. Tapi keputusan politik kan tergantung ketua umum-ketua umum partai politik. Tugas kami kan hanya menyajikan menu. Ya kepada partai politik mengenai konstalasi lapangan berserta dinamika yang menyertainya.

Di koalisi Jokowi-Ma'ruf kan ada 5 partai nah sedangkan PKB dan Golkar itu ingin aklamasi. Artinya dari kabinet pilpres. Nah ini PDIP ini menginginkan lintas koalisi. Kalau ada 5 ini siapa yang harus dikorbankan, apalagi kan harus ada 1 dari DPD?

Ya kan nanti ada proses musyawarah mufakat. Ya tentu tidak partai koalisi Indonesia Kerja menjadi pimpinan MPR. Karena jumlah ada 5 itu pun harus ada unsur DPD RI.

Berarti kan tinggal 4 kursi pimpinan MPR dari parpol. Tentu dari 4 itu kalau 1 kita berikan ke Koalisi Adil Makmur.

Maka 3 lain harus dimusyawarahkan di antara partai-partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin. Jadi tentu jalannya adalah jalan musyawarah kita harapkan saat pemilihan ketua MPR itu bisa melakukan musyawarah mufakat.

Berarti PDIP akan membuka jalur itu?

Iya saya kira ini adalah satu model.

Apa demokrasi yang kita ejawantahkan prinsip dasar Pancasila yaitu gotong royong itu sebagai implementasi dari demokrasi Pancasila , yang kita wujudkan dalam kepemimpinan politik di lembaga MPR dari spektrum politik yang pernah terjadi dalam pemilu presiden 2019.

Sehingga pimpinan MPR dapat menjadi simbol persatuan nasional gotong royong dan demokrasi musyawarah mufakat itu adalah demokrasi yang kita praktekkan dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Baca: 5 Fakta Terkait Kanker Prostat, Penyakit Diderita Arswendo Atmowiloto hingga Meninggal Dunia

Baca: Ribuan Kondom Bekas Berserakan di Lorong, Warga Sekitar Ungkap Hal Ini

Baca: 8 Ponsel Berbagai Merek untuk Main PUBG Mobile, Harganya di Bawah Rp 3 Juta Loh!

Tonton Juga:

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: PDI Perjuangan Buka Komunikasi dengan Koalisi Prabowo soal Pemilihan Pimpinan MPR