Insiden Saldo Nol ATM Bank Mandiri, Bank Indonesia Harus Tegas

Bank Indonesia sebagai Regulator juga harus mendorong pemulihan hak konsumen yang dirugikan atas insiden ini.

Editor: Sigit Sugiharto
Dr. Ir. Arief Safari, MBA
Diskusi Dinamika Transaksi di Era Ekonomi Digital yang digelar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Jakarta beberapa waktu lalu. 

Hal ini selaras dengan peningkatan inovasi teknologi informasi dan peningkatan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik," tambah Nurul Yakin.

Peningkatan perhatian perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan ini sesuai arahan G20 High Level Principles of Financial Consumer Protection, 2011 serta The Good Practices of Financial Consumer Protection, World Bank 2012 & 2017.

Demikian juga Bank Indonesia perlu mendukung komitmen pemerintah untuk memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia yang ditetapkan melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres No. 82/2016) dan
Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Perpres No. 50/2017).

Menurut Ardiansyah, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pada sabtu 20 juli 2109, kejelasan akses pemulihan bagi transaksi e-commerce, sistem dan lembaga pemulihan sangat krusial.

BPKN, kata Ardiansyah, memperkirakan insiden PK terkait e-commerce akan meningkat pesat di tahun mendatang.

Hal itu seiring dengan semakin inklusifnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan jasa teknologi finansial.

Tanpa pengaturan segera oleh pemerintah atas keberadaan kepastian hukum dan jalur pemulihan bagi konsumen, tutur Ardiansyah, insiden-insiden tersebut berpotensi berkembang tidak terkendali.

"Hal ini akan diperkuat oleh semakin tingginya lalulintas e-commerce lintas batas (cross border)", pungkasnya.

Sumber siaran Pers:  Dr Ir Arief Safari MBA, Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi, BPKN

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved