Kabinet Jokowi

Heboh Beredar Daftar Nama Menteri Jokowi 2019-2024, Ini Tanggapan TKN

pesan ini terkesan resmi dengan logo Garuda dan berjudul " Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja II."

Heboh Beredar Daftar Nama Menteri Jokowi 2019-2024, Ini Tanggapan TKN
YOUTUBE KOMPAS TV
Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019). 

Saat dikonfirmasi, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ahmad Rofiq tegas membantah hal tersebut.

"Hoax! Sampai sekarang memang berseliweran nama-nama yang diprediksi masuk dalam kabinet jilid II. Saya melihatnya ini sih sebagai "rame-rame" saja. Tapi sekali lagi bisa dipastikan saat ini informasi tersebut hoax," katanya kepada Tribunnews.com.

Jusuf Kalla Dukung Jokowi Pilih Menteri yang Berani Ambil Keputusan

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dirinya Jokowi memilih menteri yang berani dalam mengambil keputusan.

menurut Jusuf Kalla sebagai pembantu presiden para menteri kelak diharapkan dapat menangkap dan mengatasi permasalahan dengan efektif dan efisien.

"Kalau mengulur-ngulur atau tidak cepat mengeksekusi lambat perkembangan pertumbuhan kita. Ekonomi, politik, dan sosial. Maka presiden lebih menekankan menteri yang berani mengeksekusi," ujar Jusuf Kalla di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Mantan politikus senior Golkar ini bealasan, menteri dengan kriteria pemberani dapat mewujudkan Visi Indonesia.

"Pada dasarnya menteri itu mengambil keputusan, mengeksekusi keputusan dari program yang ada sesuai bidangnya. Sehingga harus orang yang punya ketegasan pikiran dan tindakan," ungkap dia.

Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan, akan memilih sosok pemberani dalam membantu pemerintahnnya.

Hal itu ia sampaikannya saat pidato dihadapan pendukungnya di SICC, Jawa Barat, pada Minggu malam 14 Juli 2019.

Menurut Jokowi, sosok menteri yang berani dibutuhkan, salah satunya agar reformasi birokrasi dapat diimplementasikan, sesuai harapan.

Wajar minta jatah

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika sejumlah partai politik meminta jatah dalam kabinet mendatang.

Ia beralasan, berbagi kekuasaan merupakan tujuan dalam politik.

"Itu rumusan politik dimana pun. Jadi memang tujuannya ikut pemilu, capek-capek berkampanye, itu untuk mendapat kekuasaan. Itu wajar-wajar saja partai mencoba untuk mendapatkan kursi pemerintah kabinet yang baik. Itu wajar-wajar saja," ujar dia yang ditemui di kantor wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/7/2019).

Namun Jusuf Kalla menilai, permintaan jatah menteri tentu perlu disesuaikan dengan kursi di DPR RI yang diraih sebuah partai politik.

"Ya tentu ada aturan dan kewajarannya. Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar mendapat juga di kabinet juga yang memadai," kata Jusuf Kalla.

Sejauh ini, dirinya berharap agar kabinet Jokowi-Maruf Amin dapat diisi orang-orang yang berani mengambil keputusan serta tepat, efektif, dan efisien.

"Kalau mengulur-ngulur atau tidak cepat mengeksekusi lambat perkembangan pertumbuhan kita. Ekonomi, politik, sosialnya. Maka presiden lebih menekankan (calon) menteri yang berani mengekseskusi," ungkap mantan ketuau umum partai Golkar ini.

Partai politik seperti PKB, NasDem, hingga PPP diketahui secara terang-terangan meminta jatah menteri.

Namun, presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo pernah buka suara terkait susunan kabinet ke depan.

Jokowi pun tidak menampik kabinet terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional, bahkan sejumlah menteri lama juga akan dipertahankan..

KLIK TAUTAN AWAL TRIBUNNEWS.COM

Editor: Aldi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved