Pembentukan Kampung KB di Boltim Terhenti Karena Masalah Ini

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pembentukan kampung desa Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, terhenti.

Menurut Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Ahmad Mulyadi, sejak tahun 2016 sampai 2019 jumlah kampung KB di Boltim ada di 13 desa.

13 Kampung KB tersebut Motongkad Selatan, Buyandi, Togid, Bulawan, Motongkad Baru dan Dodap Pantai.

Lanjut dia, desa Moonow, Bukaka, Loyow, Iyok, Jiko Port, Jiko Belangga dan Mooat.

Baca: Pemerintah Kabupaten Seriusi Minyak Sawit, Melindungi Petani Kelapa

Baca: Isnen Bakar Mantan Pacarnya Karena Tak Mau Putus

Baca: Daftar Jenderal Polisi Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK, Siapa Saja?

Baca: TKN Curiga Prabowo dan Habib Rizieq Ada Deal Khusus, Jadikan Syarat Rekonsiliasi dengan Jokowi

Baca: Indra Herlambang Pernah Kunjungi Rumah Barbie Kumalasari, Sebut Rumah Bukan Masalahnya

"Tahun ini, tidak ada penambahan kampung KB. Karena masalah anggaran dari pusat tidak ada," ujar Ahmad Mulyadi, Jumat (12/7/2019).

Pada hal pembentukan kampung KB sangat bermanfaat mulai dari segi Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. Karena mampu meningkatkan sumber daya manusia, turunnya angka kemiskinan, jumlah peserta KB meningkat serta turun kematian ibu dan anak.

Kata dia, anggaran pembentukan kampung KB tidak ada. Awalnya satu desa Rp5-15 juta rupiah.

Baca: Bursa Pilwako Kota Ini Mencuat Nama Rita Tamuntuan, Begini Respons Istri Olly Dondokmbey!

Baca: Gadis 17 Tahun Ini Dijadikan Budak Nafsu Teman Pria Ibunya, Dicekoki Sabu lalu Dipaksa Melayani

Baca: Pria Ini Tega Menganiaya Dua Anak Kandungnya Hingga Pingsan, Dipukul Menggunakan Gagang Cangkul

Baca: Jadi Wilayah KAT, Kemensos Sambangi Desa Perjuangan

Baca: KISAH 300 Prajurit Kopassus Habisi Ribuan Pemberontak Asing, di Lembah Mematikan & Tak Bertuan

Hanya ada tahun ini, anggaran pusat untuk biaya penyuluhan kegiatan di 80 desa sebesar Rp1,1 miliar rupiah.

Dalam melaksanakan penyuluhan, petugas penyuluh KB memberikan wawasan kepada pasangan usia subur baik wanita atau pria, dalam merencanakan keluarga berkualitas ke depan yakni dua anak cukup.

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Julius Sanding mengatakan, memang di Boltim masih kekurangan petugas KB.

Sekarang Kecamatan Tutuyan, masih kosong petugas KB. Hanya ada enam kecamatan terisi petugas.

"Kami sudah menyurat ke Provinsi, untuk meminta petugas KB baru," ujar Julius Sanding.

Ia menambahkan, program kampung KB untuk desa dari Pusat. Sekarang dihentikan,karena masalah dana alokasi khusus (DAK) dihentikan. Sedangkan anggaran daerah Rp400 juta per tahun. (Ven)