Sekilas Tokoh

Inilah Pasal yang Cekal Ahok Maju Capres 2024 atau Jabat Menteri hingga Syarat Bakal Calon Petahana

Diduga kuat permasalahan pengalaman Ahok menjadi penyebab utama. Kenapa?

Inilah Pasal yang Cekal Ahok Maju Capres 2024 atau Jabat Menteri hingga Syarat Bakal Calon Petahana
KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penjelasan dalam diskusi bersama redaksi Kompas.com di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2014). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut penyebab Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok diragukan untuk jadi menteri hingga calon Presiden atau Wakil Presiden Pilpres 2024.

Diduga kuat permasalahan pengalaman Ahok menjadi penyebab utama.

Diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah terjerat kasus hukum penodaan agama.

Ahok divonis hakim dengan hukuman 2 tahun penjara, sejak 9 Mei 2017 hingga 23 April 2019 bebas secara murni.

Berdasarkan hal itu, riwayat kriminal Ahok menjadi pencekal atau penghalang untuk maju sebagai capres bahkan jabat menteri nantinya jika terpilih.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersiap menjalani sidang kasus penodaan agama yang melibatkan dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menggunakan bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016). Sidang kali ini merupakan sidang Ahok yang ketiga dengan agenda putusan sela hakim.
Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersiap menjalani sidang kasus penodaan agama yang melibatkan dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menggunakan bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016). Sidang kali ini merupakan sidang Ahok yang ketiga dengan agenda putusan sela hakim. (Tribunnews/EPA/Bagus Indahono/Pool)

Melansir dari Surya.co.id, Daftar persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada Pasal 227 huruf (k), salah satu syarat pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah:

"Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih".

Atas pertimbangan itu, bisakah Ahok BTP jadi capres atau cawapres?

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama blusukan di kawasan Cilincing dan Koja, Jakarta Utara, Kamis (3/9/2015). Presiden dan gubenur ini bersalaman dengan masyarakat sambil membagi buku dan kaos.
Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama blusukan di kawasan Cilincing dan Koja, Jakarta Utara, Kamis (3/9/2015). Presiden dan gubenur ini bersalaman dengan masyarakat sambil membagi buku dan kaos. (WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN)

Pengamat hukum dan tata negara Irman Putra Sidin mengatakan hal yang harus dilihat baik-baik adalah pasal dalam UU Pemilu.

Halaman
1234
Penulis: Reporter Online
Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved