Hakim: Minta Maaf Tak Hapus Hukuman Ratna Sarumpaet
Yang memberatkann, Ratna dianggap sebagai seorang figur publik dan tidak pantas melakukan kebohongan.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan akhirnya vonis Ratna Sarumpaet dua tahun penjara , Kamis (11/7/2019)
Ratna divonis beralah atas kasus penyebaran berita bohong yang menjeratnya. Ratna terbukti bersalah, sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1947 karena kebohongan yang dia buat menimbulkan keonaran.
"Mengadili menyatakan. Terdakwa Ratna Sarumpaet telah terbukti secara sah bersalah menyebar pemebritahaan bohong. tersangka. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun," kata Majelis Hakim Joni saat membacakan vonis.
Hukuman Hakim ini, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakin enam tahun penjara. Ratna awal dijerat dengan 2 pasal, pertama Pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana karena diduga dengan sengaja menimbulkan keonaran. Kedua pasal 28 ayat 2 UU ITE.
Salah satu majelis hakim dalam sidang vonis Ratna Sarumpaet, Kris Nugroho menjelaskan pertimbangan mengapa terdakwa kasus penyebaran berita bohong itu divonis dua tahun penjara.
Pertimbangan yang memberatkan adalah Ratna dianggap sebagai seorang figur publik dan tidak pantas melakukan kebohongan.
"Sebagai seorang publik figur seharusnya tidak memberikan contoh yang tidak baik dalam berbuat dan bertindak. Terdakwa berusaha menutupi-nutupi kejadian yang sebenarnya," kata Kris dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seperti dilansir kompas.com, Kamis (11/7/2019).
Sedangkan yang meringankan Ratna, yakni dia dianggap sudah berusia lanjut ketika akan menjalani masa hukuman.
"Terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga yang telah berusia cukup lanjut. Terdakwa telah melakukan perminataan maaf," kata dia.
Majelis Hakim mengatakan Ratna Sarumpaet harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menyebar berita bohong.
Meskipun, Ratna telah meminta maaf telah membuat kebohongan dengan mengatakan bahwa ia dipukuli hingga lebam.
"Menimbang bahwa dengan permintaan maaf yang telah disampaikan terdakwa tidak dapat dijadikan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa," ujar Hakim dalam persidangan (*)