Berita Nasional

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Hadiri Sidang IGE UNCTAD di Jenewa Swiss

pemerintah sangat percaya pada ruang untuk perbaikan yang dimiliki General Consumers Protection Law (GCPL)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Hadiri Sidang IGE UNCTAD di Jenewa Swiss
ISTIMEWA
Badan Perlindungan Konsumen Nasional Hadiri Sidang IGE UNCTAD di Jenewa Swiss 

TRIBUNMANADO.CO.ID -  Selama lebih dari 20 tahun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia mengatur antara lain hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku bisnis.

Terlepas dari pentingnya instrumen ini, pemerintah sangat percaya pada ruang untuk perbaikan yang dimiliki General Consumers Protection Law (GCPL), apalagi mengingat munculnya era digital.

Kementerian Keuangan memperkirakan Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia akan meningkat dari US$ 8 miliar pada tahun 2015 menjadi US$ 27 miliar pada tahun 2018.

Namun dengan regulasi yang ada belum mengakomodir dan mengantisipasi kebutuhan PK sehingga masih kerap terjadi insiden transaksi.

Apalagi Kementerian Keuangan memperkirakan ekonomi digital akan tetap tumbuh pesat menjadi US$ 100 miliar pada tahun 2025.

Oleh karenanya pemerintah Indonesia melalui Dubes RI di UNCTAD Jenewa mengajukan diri secara sukarela untuk direview (Voluntary Peer Review/VPR) Sistem Perlindungan Konsumennya oleh tiga negara anggota yaitu India, Brazil dan Uni Eropa.

Pengajuan VPR dilakukan pada bulan Juni 2018 lalu sedangkan assessment dan review oleh Dr Pierre Horna dari UNCTAD yang didampingi Ms.

Sita Zimpel,dari GIZ dilakukan sejak tanggal 22 November 2018 s/d 28 November 2018. Tim Review telah melakukan pertemuan dengan BPKN yang dilanjutkan pertemuan dengan Kementerian dan Lembaga di Indonesia terkait Perlindungan Konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Hadiri Sidang IGE UNCTAD di Jenewa Swiss
Badan Perlindungan Konsumen Nasional Hadiri Sidang IGE UNCTAD di Jenewa Swiss (ISTIMEWA)

Menindaklanjuti hasil review sebelumnya, BPKN bersama delegasi RI lainnya menghadiri pembahasan kerangka awal VPR pada sidang Inter Governmental of Expert (IGE) Consumer Protection Law and Policy yang diselenggarakan pada 8-9 Juli 2019 di Jenewa.

“Meskipun GCPL telah diberlakukan pada tahun 1999, kami menyadari perkembangan signifikan dalam pola dan struktur konsumsi Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi digital yang tak terhentikan, ekspansi praktik e-commerce, pengenalan mata uang digital, dan munculnya Big Data yang berpotensi dan menyebabkan gangguan pasar.

Halaman
12
Editor: Aldi
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved