Aset Tanah

KPK Ungkap Aset Tanah Pemerintah Daerah Baru 25 Persen Bersertifikat

Permasalahan penataan aset di lingkup pemerintahan akibat kurangnya legalitas hukum.

KPK Ungkap Aset Tanah Pemerintah Daerah Baru 25 Persen Bersertifikat
Istimewa
Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Manajemen Aset Daerah di Ruang C J Rantung Kantor Gubernur, Selasa (9/7/2019) 

KPK Ungkap Aset Tanah Pemerintah Daerah Baru 25 Persen Bersertifikat

TRIBUNMANADO. CO. ID, MANADO - Permasalahan penataan aset di lingkup pemerintahan akibat kurangnya legalitas hukum.

Ini mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan edukasi dan wawasan kepada jajaran pejabat kabupaten/kota di Sulut.

Koordinator dan Supervisi Wilayah IX Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Waluyo menyebut catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang banyak aset yang belum bersertifikat.

”Perkiraan kami ada sekitar 25 persen aset-aset pemda baru bersertifikat. Sementara 75 persen belum. Nah inilah yang perlu diperhatikan,” ungkap Budi saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Manajemen Aset Daerah di Ruang C J Rantung Kantor Gubernur, Selasa (9/7/2019).

Budi mengatakan, di BPN ada program pendaftaran tanah sistematis langsung.

Baca: INI LINK Pengumuman SBMPTN 2019 - Cek Kelulusanmu di UI, IPB, Undip, ITB, UGM dan Unsrat

Baca: INI 2 LINK Live Streaming Konferensi Pers Pengumuman Hasil SBMPTN 2019! Silakan Nonton

Baca: Siapa Bakal Dampingi Michaela Elsiana Paruntu di Pilkada Minsel 2020?

“Ini adalah kesempatan agar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat sertifikat tanah,” ujar Budi.

Kemudian pengamanan secara fisik, sambungnya, masih banyak aset-aset akibat kurangnya legalitas dasar hukum, maka banyak yang digugat dan akibatnya banyak aset pemda yang beralih ke pihak lain.

"Kondisi ini menjadi keprihatinan kita, karena dari sisi pemanfaatan aset masih banyak aset-aset Pemda yang belum dimaksimalkan. Sebenarnya, dengan memanfaatkan program ini, bisa diberikan sebagai kontribusi yang mendatangkan pendapatan daerah,” kata dia.

KPK dan Pemprov Sulut bahkan kabupaten/kota menyatukan persepsi, melalui permasalahan yang ada ini, dapat diketahui bagaimana mencari jalan keluar serta pemecahan atas permasalahan tersebut.

Halaman
12
Penulis: Ryo_Noor
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved