KPK Perkirakan Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat Baru 25 Persen

masih banyak aset-aset akibat kurangnya legalitas dasar hukum, maka banyak yang digugat dan akibatnya banyak aset pemda yang beralih ke pihak lain.

KPK Perkirakan Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat Baru 25 Persen
NET
ilustrasi sertifikat tanah 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Koordinator dan Supervisi Wilayah IX Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Waluyo memperkirakan baru ada 25 persen aset pemerintah daerah yang berkekuatan hukum dengan memiliki sertifikat.

Terait hal itu KPK memberikan edukasi dan wawasan kepada jajaran pejabat kabupaten/kota di Sulut.

"Perkiraan kami ada sekitar 25 persen aset-aset pemda baru bersertifikat. Sementara 75 persen belum. Nah inilah yang perlu diperhatikan," ungkap Budi saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Manajemen Aset Daerah di Ruang C J Rantung Kantor Gubernur, Selasa (9/7/2019).

Budi mengatakan, di BPN ada program pendaftaran tanah sistematis langsung. "Ini adalah kesempatan agar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat sertifikat tanah," ujar Budi.

Kemudian pengamanan secara fisik, sambungnya, masih banyak aset-aset akibat kurangnya legalitas dasar hukum, maka banyak yang digugat dan akibatnya banyak aset pemda yang beralih ke pihak lain.

"Kondisi ini menjadi keprihatinan kita, karena dari sisi pemanfaatan aset masih banyak aset-aset Pemda yang belum dimaksimalkan. Sebenarnya, dengan memanfaatkan program ini, bisa diberikan sebagai kontribusi yang mendatangkan pendapatan daerah," kata dia.

KPK dan Pemprov Sulut bahkan kabupaten/kota menyatukan persepsi, melalui permasalahan yang ada ini, dapat diketahui bagaimana mencari jalan keluar serta pemecahan atas permasalahan tersebut.

Wagub Sulut, Steven Kandouw mengatakan, komponen penting dalam pembangunan bangsa yang bebas dari perilaku koruptif .

Kemudian menyatukan komitmen dalam membangun daerah tanpa tindakan-tindakan korupsi.

Semisal dalam optimalisasi pendapatan dan kepatuhan wajib pajak, pengamanan aset tanah dan pencapaian pemenuhan kewajiban pertanahan,

FGD ini lanjut dia untuk menyelaraskan dan menyamakan arah, sekaligus juga mendorong optimalisasi penerimaan daerah, baik dari pajak maupun retribusi pemberdayaan Bank Pembangunan Daerah.

"Untuk itu dengan semangat kerja bersama akan semakin mengoptimalkan setiap strategi program dan kebijakan dalam pemberantasan korupsi," ujar Wagub.

Adapun FGD turut dihadiri Sekprov Edwin Silangen, Kakanwil DJP Suluttenggomalut Agustin Vita Avantin dan para pejabat Pemprov Sulut. (*)

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Charles_Komaling
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved