Bisnis

Bos Garuda Diperiksa Empat Jam KPPU, Ini Responnya Saat Diwawancarai

Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara memenuhi panggilan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Bos Garuda Diperiksa Empat Jam KPPU, Ini Responnya Saat Diwawancarai
ARSIP GARUDA INDONESIA
Pesawat Boeing 737 MAX 8 telah dioperasionalkan oleh Garuda Indonesia, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara memenuhi panggilan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) pada Senin (1/7/2019).

Pemanggilan ini terkait kasus rangkap jabatan dari pria yang akrab disapa Ari Askhara itu.

Ari beserta kuasa hukumnya masuk ke ruangan KPPU sekira pukul 09.30 WIB. Mereka baru keluar dari ruangan tersebut pukul 13.30 WIB.

Ari tak banyak berkomentar saat ditanyai awak media mengenai pemeriksaan tersebut. Dia hanya membacakan pernyataan dari secarik kertas.

"Kami sudah memberikan keterangan kepada pemeriksa terkait panggilan dugaan rangkap jabatan dan kami sudah sampaikan semuanya," kata Ari di kantor KPPU, Senin (1/7/2019).

"Intinya bahwa rangkap jabatan sesuai dengan aturan dan semua prosedur yang berlaku," tambahnya.

Baca: Mahasiswa Gantung Diri saat Dikunjungi Ayahnya di Kos, Tulis Surat: Maaf Saya Bohong Tentang Kuliah

Baca: Liga 2 Indonesia 2019, Sulut United Optimis Menang Lawan Mitra Kukar

Baca: VIRAL Video Wanita Bawa Anjing ke Masjid Sambil Teriak, Ungkap Soal Menikah dan Cari Suaminya

Menurut Ari, rangkap jabatan dirinya itu didasari atas kepentingan untuk menyelamatkan aset negara dan posisi rangkap jabatan. Hal itu, lanjutnya, sudah mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Detailnya tanyakan ke konsultan hukum kami ya. Terima kasih," ucap Ari sambil bergegas ke mobil Alphard hitam yang ditumpanginya.

Sebelumnya, Komisioner KPPU Dinnie Melanie mengungkapkan, pemanggilan tersebut berkaitan dengan kasus rangkap jabatan dari pria yang akrab disapa Ari Askhara itu.

"Iya kami panggil, ini prosesnya penyeledikan. Jadi dugaan kita ada jabatan rangkap, itu dalam UU 5 tahun 1999, mengenai persaingan jabatan rangkap itu ada pasal 26," kata dia Senin (1/7/2019).

Halaman
123
Editor: Chintya Rantung
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved