NEWS

Ahok Buat Anies Kesal, Kebijakan Ahok Dihapus Anies : Merujuk ke Keadilan Seluruh Warga Ibu Kota

Sehingga, peraturan tersebut secara langsung menganulir kebijakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang tertuang dalam Pergub Nomor 259 Tahun 2015.

Ahok Buat Anies Kesal, Kebijakan Ahok Dihapus Anies : Merujuk ke Keadilan Seluruh Warga Ibu Kota
Tribunnews.com/Tribun Lampung
Anies Baswedan hapus Kebijakan Ahok tentang pajak bangunan 

TRIBUNMANADO.CO.ID Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku kesal.

Kekesalan orang nomor satu di DKI Jakarta itu dikarenakan soal Pergub yang diterbitkan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Anies Baswedan mengutarakan penerbitan Pergub 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C D dan E Reklamasi yang dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sengaja dikebut dan diterbitkan sebelum Ahok lengser.

Adapula tujuan dibuatnya Pergub tersebut.

Anies bertanggapan, agar para pengembang bisa melanjutkan penimbunan air laut menjadi daratan tersebut dikemudian hari.

"Menurut saya yang mengerjakan ini semua cerdik, serius, dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebel," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Baca: Pantas, Intelijen & Sukses Ada pada Diri BTP, Ini Arti Nama Ahok di Balik Kesuksesannya

Baca: KABAR BAHAGIA Ahok BTP Ulang Tahun ke-53 Hari Ini, Ternyata Ini Arti Nama Panggilan Ahok Untuknya

Baca: Ahok Ucapkan Selamat ke Jokowi-Maaruf, Netizen Ingin Jokowi Gandeng Ahok Jadi Menteri

Anies mengaku kesal karena adanya Pergub bikinan Ahok sebab tak bisa mencabutnya lantaran Pergub itu berlaku surut.

Maksud dari berlaku surut adalah karena bila ada peraturan baru tak akan bisa merubah keadaan yang ada.

"Ada satu prinsip hukum tata ruang, bahwa ketentuan itu tidak bisa dilaksanakan karena berlaku surut. Kan ada PRK (Panduan Rancang Kota) pergub 206 mereka membangun mengikuti PRK. Kalau mengikuti PRK, dia (pengembang) mengikuti ketentuan dan bisa dibongkar bila dia tidak mengikuti ketentuan tata kota," ungkap Anies.

Menurutnya penerbitan IMB itu berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) yang sebelumnya telah disusun berdasarkan Pergub yang dibuat Ahok.

Halaman
1234
Editor: Indry Panigoro
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved