Gerindra Tak Mengelak Jika Ada Tawaran Langsung dari Jokowi, PKS Tegas Jadi Oposisi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan menolak semua tuntutan pemohon yakni Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Koalisi Adil dan Makmur tak benar-benar bubar seperti yang diperkirakan banyak kalangan.

Pasalnya, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan keduanya akan mengambil posisi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'aruf nanti.

Anggota Dewan Pembina Gerindra Maher Algadri mengatakan dalam rapat Badan Pemenangan Nasional dan Pimpinan Partai pengusung Prabowo-Sandiaga di kediaman Prabowo Subianto semalam belum membahas soal adanya tawaran koalisi dari kubu Jokowi.

"Enggak, enggak ada, enggak dibahas. Koalisi itu kan musti ada tawaran, enggak ada kok," ujar Anggota Dewan Pembina Gerindra Maher Algadri, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis tengah malam, (27/6/2019).

Baca: Ingin Berwisata ke Afrika Selatan? Simak Tips untuk Perjalanan tak Terlupakan

Baca: Penjelasan Hakim MK Soal Dalil Pemilih di Bawah Umur, Data Ganda, NIK Kecamatan Siluman

Baca: Garuda Indonesia Didenda Rp 100 Juta, Kemenkeu Temukan Pelanggaran di Laporan Keuangan

Lagipula menurut Maher, belum ada tawaran resmi dari Jokowi kepada partai Gerindra atau Prabowo Subianto untuk bergabung dengan koalisi.

Yang ada hanya komunikasi dari perorangan yang mengklaim mewakili pihak Jokowi.

Sehingga menurutnya, bisa diartikan tawaran tawaran kerjasama politik belum masuk ke meja Prabowo Subianto.

"Enggak ada, enggak pernah ada," katanya.

Menurut Maher, Partai Gerindra sama sekali tidak pernah meminta atau membuka komunikasi koalisi dengan kubu Jokowi.

Komunikasi justru selalu datang dari pihak luar, namun komunikasi tersebut tidak resmi artinya tidak langsung dari Jokowi.

"Tidak pernah dari Gerindra, orang dari luar. Yang mewakili katanya dari sebelah sana ingin berkoalisi. Dari mana? Kita engga bisa nanggapi yang gitu dong. Kalau resmi itu surat dari Jokowi, itu baru benar," tuturnya.

Kata Luhut soal Gabung Koalisi

Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak menutup kemungkinan kubu oposisi bergabung dengan pemerintah pascapemilu 2019.

Sebelumnya dikabarkan kubu posisi menjalin komunikasi dengan partai koalisi pemerintah dalam upaya rekonsiliasi pasca Pilpres 2019.

Baca: Live Streaming Copa America 2019 - Apakah Argentina Akan Kembali Mengulang Momen Piala Dunia 2018?

Baca: Tiketnya Dijual Mulai Hari Ini, Berikut Sinopsis dan Jadwal Tayang Film Spiderman: Far From Home

Baca: Seorang Nenek Ditemukan Tak Bernyawa, Kakinya Terikat, Diduga Korban Perampokan.

Baca: Mungkinkah Jokowi Sambangi Rumah Prabowo Seperti 2014 Silam? Ini Kata Luhut