Breaking News:

Ini Ajakan Gubernur Olly untuk Kubu 01-02: Gerindra Tanggapi soal Rekonsiliasi

Kontestasi Pilpres 2019 berakhir di Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah telah membacakan keputusan sidang gugatan perselisihan

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
Tribun manado / Ryo Noor
Gubernur Sulut Olly Dondokambey 

Ketiga, MK menguraikan dalil gugatan Prabowo-Sandi soal dugaan pengerahan pejabat negara dan pelanggaran netralitas ASN, mulai dari percepatan THR ASN, kenaikan honor pendamping dana desa, dukungan sejumlah kepala daerah, hingga aksi sejumlah menteri yang dinilai mengkampanyekan Jokowi. MK lalu menguraikan bahwa segala permasalahan tersebut sudah diproses oleh Bawaslu.

"Sebagaimana telah diuraikan di atas dan disampaikan di persidangan Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apa pun keputusannya, yaitu untuk dalil pemohon angka satu, angka empat, angka lima, dan tiga belas. Sementara untuk dalil lainnya, Mahkamah tidak menemukan fakta di persidangan apakah pemohon pernah membuat pengaduan ke Bawaslu yang diduga pelanggaran TSM," ujar hakim konstitusi.

Keempat, soal dalil mengenai Situng terkait Prabowo-Sandiaga kehilangan suara 2.871 suara dalam sehari. Dalam dalil tersebut, disebutkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin justru bertambah suaranya.

"Bukti video yang dimaksud hanyalah narasi yang menceritakan adanya akun Facebook yang bertambah dan hilangnya suara paslon. Sesuai dengan posisi Situng, yang bukan merupakan basis rekapitulasi suara hasil karena masih dimungkinkan adanya koreksi dan perubahan. Narasi tersebut sama sekali tidak menjelaskan apa pun terkait dengan hasil akhir rekapitulasi perolehan masing-masing paslon," tutur hakim konstitusi Enny Nurbaningsih.

Kelima, soal gugatan Prabowo-Sandiaga yang mempersoalkan netralitas ASN. MK menegaskan penyelesaian persoalan netralitas ASN merupakan kewenangan Bawaslu.

Keenam, MK menganggap dalil adanya TPS siluman yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 tidak jelas. Alasannya, MK menilai dalil tersebut tidak dapat diperiksa karena bukti yang diajukan oleh tim 02 tidak bisa menunjukkan dengan jelas TPS siluman yang dimaksud.

Ketujuh, MK menyebut dalil tim hukum Prabowo -Sandiaga mengenai daftar pemilih tetap (DPT) tidak wajar 17,5 juta ditambah daftar pemilih khusus (DPK) 5,7 juta adalah tidak wajar dan menimbulkan penggelembungan suara bagi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tidak terbukti. MK menyatakan argumen terkait itu tidak relevan.

Toar Palilingan Dosen Hukum Unsrat Manado
Toar Palilingan Dosen Hukum Unsrat Manado (Tribun Manado/Fineke)

Putusan MK Muluskan Petahana

Toar Palilingan, pengamat hukum dari Unsrat mengatakan, sedari awal sudah bisa diprediksi keputusan Mahkamah Konstitusi dari proses jalannya sidang. Keputusan MK akhirnya memuluskan kemenangan pasangan capres-cawapres petahana, Jokowi-Ma'ruf.

Alasan hukum, dalil pemohon dan bukti yang dihadirkan tidak meyakinkan. MK sudah kelihatan tidak akan mengabulkan gugatan. Keputusan KPU 987 tidak akan dibatalkan.
Pascasidang MK ini, tahapan pilpres akan menuju ke penetapan pemenang pilpres. Semua dalil kualitatif ternyata ditolak. Karena baik keterangan saksi dan alat bukti tidak meyakinkan.

Tentu syarat formil gugatan pada awalnya diesepsi termohon dan pihak terkait pasangn 01. Dalilnya bahwa syarat formil pengajuan sengketa tidak terpenuhi. Ternyata tidak dikabulkan majelis hakim.

Kemudian gugatan pemohon dilengkapi sebelum sidang, dinilai hakim sebagai bagian utuh dari gugatan pemohon. Lanjut pada pokok perkara, diperiksa satu per satu.

Alasan majelis hakim di luar kewenangan diberikan UU yang hanya mengadili perselisihan hasil, ternyata tidak selamanya terpaku pada apa yang diatur, kemudian dipersepsikan MK sebagai mahkamah kalkulator. Melihat perkembangan, ending-nya keputusan KPU RI 987 tidak akan dibatalkan.  (tribun/dtc/kps/ryo)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved