Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Kapolri Sebut Polisi Pastikan Berhak Bubarkan Demo Tak Tak Sesuai Aturan

Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan, polisi berhak membubarkan aksi unjuk rasa yang tidak sesuai aturan.

Kapolri Sebut Polisi Pastikan Berhak Bubarkan Demo Tak Tak Sesuai Aturan
(ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)
Personel Brimob Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6/2019). Pengamanan dilakukan menjelang dan saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 digelar di MK. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan, polisi berhak membubarkan aksi unjuk rasa yang tidak sesuai aturan.

Mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, salah satu aturan yang harus dipenuhi adalah memberitahu polisi secara tertulis.

Hal itu disampaikan Dedi terkait pengamanan jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi.

 Pasal 10 UU tersebut mewajibkan masyarakat yang ingin mengadakan aksi unjuk rasa memberi tahu kepada polisi secara tertulis.

Tim Hukum 02 Akan Lakukan Ini Seandainya MK Putuskan Prabowo Kalah dan Jokowi Menang
Tim Kuasa Hukum BPN (Tribunnews/Jeprima)

Hal-hal yang diberitahukan mencakup tujuan aksi, tempat, rute, waktu dan durasi, penanggung jawab, alat peraga, dan jumlah peserta.

Selain itu, Dedi juga mengingatkan bahwa masyarakat yang ingin menggelar aksi wajib menghormati hak orang lain, menghormati norma yang berlaku di masyarakat, menaati peraturan hukum yang berlaku.

Juga menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca: Meningkatkan Kekebalan dan Kesehatan Tulang dengan Mengonsumsi Makanan Kaya Vitamin D Berikut

Baca: Ciri-ciri Rentan Kena Kanker Payudara, Termasuk Haid di Usia Dini

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 6 UU 9 Tahun 1998.

Sanksinya sama seperti ketentuan sebelumnya yaitu polisi berhak membubarkan aksi tersebut.

Maka dari itu, polisi mengimbau agar tidak ada mobilisasi massa jelang sidang putusan MK.

Halaman
1234
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved