Hakim Maju Sehari Baca Putusan: Begini Tanggapan Kubu Prabowo

Mahmakah Konstitusi memajukan sehari, menjadi Kamis (27/6), jadwal pembacaan putusan sengketa Pikpres 2019.

Hakim Maju Sehari Baca Putusan: Begini Tanggapan Kubu Prabowo
Tribunnews.com
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Maulana Mahardika) 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA — Mahmakah Konstitusi memajukan sehari, menjadi Kamis (27/6), jadwal pembacaan putusan sengketa Pikpres 2019. Semua pihak mengatakan siapa menetima apa pun hasilnya.

Pihak pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan, permohonan ke MK bukan soal kalah dan menang dalam Pilpres, melainkan juga untuk memberikan kontribusi menyelesaikan masalah pemilu.

"Permohonan yang kami sebetulnya ajukan bukan permohonan kalah dan menang. Kami ingin ajukan adalah kontribusi terbaik bagi peradaban bangsa ini dalam menyelesaikan masalah," kata Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (24/6).

Pada kesempatan itu, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak juga memastikan akan menerima apa pun hasil sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi yang akan diputus pada Jumat (28/6).

Baca: Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Tak Mempermasalahkan Perubahan Jadwal Sidang Pleno Pengucapan Putusan

"Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, apa pun hasilnya kami hormati keputusan konstitusional, yang jelas bagi kami masyarakat dan publik tahu mana yang legitimate dan tidak legitimate," kata dia.

Dahnil berharap masyarakat pendukung Prabowo-Sandi bisa menerima apa pun hasil putusan MK nanti.
Bambang Widjojanto atau biasa disapa BW mengatakan, salah satu masalah utama dalam pemilu ialah soal daftar pemilih tetap (DPT). Dia kembali menyinggung ada rekayasa dalam data DPT.

"Kenapa bermasalah? DPT ini bukan sekadar berkaitan dengan pemilu, DPT itu ada NIK, itu ada dasar rujukannya peraturan pemerintah. Dan ternyata ada problem di DPT, ada rekayasa, kecamatan siluman, pemilih ganda, ada pemilih di bawah umur," ujar BW, mantan wakil ketua KPK.

DPT bermasalah bisa dimanfaatkan untuk penggelembungan suara. BW juga mengaitkan masalah itu dengan tindakan korupsi. "DPT ini adalah sumber kecurangan, penggelembungan dan urusannya bukan dengan suara saja.

Kalau kita tidak punya data kependudukan yang oke, korupsi bisa di raskin (progam pembagian beras miskin, Red), bisa terjadi di bantuan langsung, jadi bukan tidak mungkin korupsi juga terjadi dalam proses pemilu," kata BW.

Mahkamah Konstitusi (MK) memajukan jadwal pembacaan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden, Kamis (27/6) siang. Sedianya, 9 hakim konstitusi diberi kelonggaran waktu hingga Jumat (28/6).

Baca: Tetty Paruntu Nilai Airlangga Hartarto Berhasil Majukan Partai Golkar

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved