Minta MK Sahkan Presiden Terpilih Jokowi: Ini Dalil KPU yang Sulit Dibantah Kubu Prabowo

Adu argumentasi terjadi pada sidang gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Selasa

Minta MK Sahkan Presiden Terpilih Jokowi: Ini Dalil KPU yang Sulit Dibantah Kubu Prabowo
Tribunnews/JEPRIMA
Ruang sidang Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Adu argumentasi terjadi pada sidang gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6/2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuktikan tuduhan mengenai 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) siluman.

"Pada dasarnya barang siapa mendalilkan harus membuktikan," ujar komisioner KPU Hasyim Asy'ari di gedung MK. Menurut dia, dalam dokumen perbaikan yang disampaikan, KPU sudah menjelaskan dengan data bahwa DPT itu memang benar terdaftar. "Ketika KPU mengatakan tidak benar itu 17,5 juta bukan siluman, memang pemilih benaran," kata Hasyim.

Pada 12 Juni lalu KPU telah mengirimkan dokumen jawaban dan alat bukti terhadap permohonan gugatan PHPU oleh pasangan calon nomor urut 02. Dokumen jawaban dan alat bukti itu dikirimkan ke MK di dalam 272 kontainer plastik.

Baca: Taufik Tumbelaka: Pilkada Manado Pertarungan Keras, Berpeluang Politik Harmoni


KPU akan menyampaikan dokumen jawaban terhadap permohonan PHPU Pilpres 2019 ke MK dengan disertai dokumen alat bukti. "Masing-masing 34 KPU provinsi akan menyerahkan 8 kontainer," kata komisioner KPU Hasyim Asy'ari saat itu.

KPU sebagai pihak termohon telah menyampaikan jawaban atas permohonan sengketa hasil Pilpres 2019. Melalui kuasa hukumnya, Ali Nurdin, KPU meminta Majelis Hakim MK menolak permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi. "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ali dalam sidang di Gedung MK, Selasa (18/6/2019).

Kemudian, Ali juga meminta Hakim MK menyatakan benar keputusan KPU RI nomor 987/PL.1.8.Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

"Menetapkan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang benar sebagai berikut: 1. Jokowi-Ma'ruf Amin: 85.607.362 suara, 2. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 68.650.239, total suara sah 154.257.601," katanya. "Atau apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," imbuh Ali.

KPU sebagai pihak termohon atas gugatan sengketa PHPU menanggapi dalil kubu Prabowo-Sandi atas tuduhan adanya kecurangan secara sistematis, terstruktur, dan masif (TSM).

KPU, diwakili Ali sebagai kuasa hukum mengatakan bukti-bukti yang diajukan Prabowo-Sandi ke MK tidak memenuhi syarat administrasi. Salah satu bukti yang disinggung adalah link berita yang dianggap kubu Prabowo-Sandi dalam sengketa ini disebut pemohon, terdapat indikasi kecurangan.

Baca: 5 Bulan Pertama 2019, Honda DAW Jual 11.246 Unit di Sulut, Matik Paling Dominan

Merujuk Pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam PHPU Pilpres, alat bukti baik berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, Ali menegaskan link berita daring yang dijadikan bukti dalam sengketa ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved