Ini Alasan Gubernur Jatim Jalan Kaki Temui Jokowi

Gubernur Jawa Timiur Khofifah Indar Parawansa mengaku rela berjalan kaki untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Ini Alasan Gubernur Jatim Jalan Kaki Temui Jokowi
kompas.com
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). 

Di sela persidangan yang digelar kemarin, Selasa (18/6) BW mengaku berjalan kaki hampir satu kilometer dari Gedung Indosat di sekitar patung kuda Monas menuju Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat.

“Gila itu tadi, saya jalan nyelip-nyelip dari Indosat, kalau lewat Jalan Abdul Muis saya bisa sampai MK pukul 10.00 WIB karena macet sekali,” ungkap BW.

Sebagai tim hukum, BW mengaku kecewa tidak ada pemberitahuan dari kepolisian kepada pihaknya terkait adanya rekayasa lalu lintas dalam upaya penjagaan Gedung MK.

“Yang paling menarik tidak ada pemberitahuan dari aparat lalu lintas, kami ini tim hukum, mau sampaikan bukti-bukti hukum lewat mana kalau begini. Polisi jangan berlebihan seperti ini lah, jangan paranoid, kalau begini kan Indonesia seperti negara yang dapat menekan dengan kekuatan polisi atau ‘state police’,” pungkas BW.

BW sempat keluar dari ruang sidang ketika kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra membacakan jawabannya. “Mau minum dulu,” ujar BW sambil masih mengenakan jas toga sebagai syarat mengikuti persidangan di MK.

Saat ditemui awak media di luar sidang, BW mengungkapkan kekecewaannya kecewa atas jawaban KPU RI yang menurutnya gagal membangun argumentasi jawaban atas permohonan pihak Prabowo-Sandi. 

“KPU RI gagal membangun argumentasi, indikasinya yang pertama adalah KPU menolak perbaikan tapi menjawab perbaikan, artinya mereka secara diam-diam mengakui perbaikan sebagai bagian dari permohonan,” terangnya.

Hal kedua yang menurut BW tak bisa dijawab KPU RI adalah mengenai posisi cawapres Kiai Maruf Amin sebagai pejabat dua bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Yang kedua mereka tak bisa menjawab soal cawapres sebagai pejabat BUMN, mereka hanya berlindung di balik UU BUMN tapi tak menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 2017, Putusan MK Nomor 48 Tahun 2013, Peraturan BUMN Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Dan hal ketiga menurut BW yang tak bisa dijawab KPU adalah soal perbedaan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) antara penetapan KPU RI dan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) yang juga miliki KPU. Agenda sidang kemarin adalah mendengarkan jawaban pihak termohon yaitu KPU RI dan pihak terkait TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin atas permohonan pihak pemohon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved