Alasan Ray Rangkuti Minta MK Periksa Prabowo-Sandi, Survei: Mayoritas Bilang Pilpres Jujur

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno seharusnya juga diperiksa potensi

Alasan Ray Rangkuti Minta MK Periksa Prabowo-Sandi, Survei: Mayoritas Bilang Pilpres Jujur
monitorday.com
Ray Rangkuti - Pengamat Politik 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno seharusnya juga diperiksa potensi kecurangannya. Hal ini bisa dilakukan jika Mahkamah Konstitusi ( MK) memutuskan untuk menangani perkara kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif seperti anggapan tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Demikian pendapat pengamat politik Ray Rangkuti. "Kalau tuduhan TSM diperiksa MK, pemohon juga harus diperiksa apakah mereka juga berlaku jurdil," ujar Ray dalam diskusi berjudul "Bedah Sidang Perdana MK: Menakar Peluang Prabowo" di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019).

Baca: Tiga Orang Tewas dalam 24 Jam di London: Ini Ucapan Trump yang Picu Ketegangan

Menurut Ray, hal ini penting untuk mewujudkan tuntutan Prabowo-Sandiaga agar tercipta pemilu yang jujur dan adil bisa tercapai. Dia juga berpendapat, sebenarnya hasil suara pasangan Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019 tidak murni karena kampanye program mereka saja.

Melainkan karena mencuatnya politik identitas dan politisasi isu SARA. "Jangan-jangan pemohon juga menggunakan cara yang sama untuk meraih suaranya. Kalau tidak pakai isu itu, jangan-jangan hasil suaranya di bawah itu sebetulnya," ujar Ray.

Ray kemudian menyinggung tim hukum Prabowo-Sandiaga yang mempersoalkan jabatan cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Ma'ruf disebut tidak melepas jabatannya di perusahaan BUMN sebelum mencalonkan diri sebagai cawapres.

Menurut Ray, tuduhan itu masih bisa diperdebatkan. Namun di samping itu, tuduhan Prabwo-Sandiaga justru mengenai tim hukum sendiri. Dia mengacu kepada ketua tim hukum 02 Bambang Widjojanto yang masih menjabat sebagai anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI.

Baca: Utus Dua Pejabat, Juventus Serius Datangkan Bek Muda Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt

"Secara moral mereka juga perlu diselidiki. Kenapa BW tidak dengan tegas memisahkan posisi lawyer dengan TGUPP di DKI," ujar Ray.

Di tengah permohonan sengketa hasil pemilihan presiden yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga Uno, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil jajak pendapat setelah terjadi kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Hasilnya, hampir 70 persen publik menilai pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) berlangsung jujur dan adil. Sedangkan kurang dari 30 persen menilai kurang atau tidak jujur dan adil.

"Secara umum, mayoritas publik menilai pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden berlangsung secara jujur dan adil (jurdil)," kata Direktur Riset SMRC, Sirojuddin Abbas, di Jakarta, Minggu (16/6).

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved