30 Saksi Prabowo Khawatirkan Keamanan, 5 Dalil Ini Perlu Dibuktikan agar Capres 02 Menang Pilpres

Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK)

30 Saksi Prabowo Khawatirkan Keamanan, 5 Dalil Ini Perlu Dibuktikan agar Capres 02 Menang Pilpres
Tribunnews/Jeprima
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman memimpin sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN). Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), melindungi para saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan sengketa Pemilu Presiden 2019.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, terdapat kurang lebih 30 orang yang akan memberikan kesaksian pada persidangan.

Mereka, menurutnya, meminta jaminan keamanan kepada tim hukum Prabowo-Sandi sebelum memberikan kesaksisan. "Setidaknya hingga saat ini sudah ada lebih kurang 30 saksi yang bersedia membongkar bukti kecurangan Pilpres 2019.

Baca: Alasan Ray Rangkuti Minta MK Periksa Prabowo-Sandi, Survei: Mayoritas Bilang Pilpres Jujur

Namun, mereka yang berasal dari sejumlah daerah di tanah air ini meminta jaminan keselamatan sebelum, saat, dan sesudah datang ke (MK) Jakarta untuk bersaksi," kata Andre, Minggu(16/6).

Dengan meminta keterlibatan LPSK, nantinya menurut Andre para saksi dapat memberikan kesaksiannya dengan aman. Misalnya bersaksi dari jarak jauh menggunakan teleconference, berbicara di ruangan bertirai hitam untuk menyamarkan lokasi saksi. "Hingga menyamarkan sejumlah informasi tentang saksi demi keselamatan pribadi," katanya.

Tim Hukum Prabowo-Sandi, juga menurut Andre meminta LPSK melindungi para hakim MK yang bertugas mengadili sengketa Pemilu Presiden 2019. Sehingga menurutnya para hakim tidak mendapat intervensi dari pihak luar saat mengadili perkara.

"Tidak hanya bagi saksi yang akan memberikan keterangan dalam persidangan, Tim hukum Prabowo-Sandi juga mendorong agar LPSK turut melindungi dan menjamin keamanan seluruh hakim MK agar terlepas dari bentuk intervensi dan ancaman dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019," ujar Andre.

Dia menuturkan, tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga juga akan menyurati MK untuk meminta restu keterlibatan LPSK. "Keterlibatan LPSK ini diperlukan untuk menjamin rasa aman bagi saksi dan ahli yang dihadirkan pasangan capres dan cawapres 02 untuk kepentingan pembuktian pada persidangan sengketa Pemilu 2019 di MK," kata Andre.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mempersilakan tim hukum 02 untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti dalam persidangan sengketa pemilu presiden di MK.

Baca: Jokowi Ingin Aktivis 98 Jadi Menteri: Begini Kata Adian Napitupulu

"Silakan saja BPN menghadirkan saksi dan bukti. Justru itu yang seharusnya mereka hadirkan, bukan narasi-narasi kecurangan tapi miskin bukti. Kan selama ini BPN selalu mendramitasasi adanya kecurangan tapi tanpa didukung oleh fakta," ujar Ace.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved