Tanggapan Kubu 01 dan 02 Sulut soal Pilpres Curang: Begini Analisa Pengamat Hukum

Tim Kampanye Daerah Sulawesi Utara Jokowi-Ma'ruf Amin heran terhadap tuduhan kecurangan Pemilu Presiden

Tanggapan Kubu 01 dan 02 Sulut soal Pilpres Curang: Begini Analisa Pengamat Hukum
(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
Suasana sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Tim Kampanye Daerah Sulawesi Utara Jokowi-Ma'ruf Amin heran terhadap tuduhan kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. TKD Sulut meminta Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menunjukan di mana saja tempat pemungutan suara (TPS) yang terjadi kecurangan.

Sesuai gugatan di sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden atau sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019), Jokowi-Ma'ruf meraih 63.573.169 suara atau 48 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga berjumlah 68.650.239 atau 52 persen.

Di Sulut, sesuai klaim Tim Hukum 02 meraih 359.685, sedangkan Jokowi-Ma'ruf 1.106.166. Jumlah ini beda dengan hasil rekap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebutkan Prabowo-Sandi 359.685 suara sementara Jokowi-Ma'ruf 1.220.524 suara. Artinya ada selisih 114.358 suara (digelembungkan).

Baca: Moeldoko Bicara Jasa Tersangka Makar: Begini Kiprah Mayjen Kivlan Zen

Lucky Senduk, TKD Sulut Jokowi Ma'ruf mengatakan, tudingan itu perlu buktikan jika memang ada penggelembungan suara. Kalau tuding curang di daerah mana. "Locus (tempat) harus jelas jangan cuma klaim tidak tahu di mana kecurangannya. Lebih detail TPS mana, desa Mana," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Jumat (14/6/2019).

Ia heran saat rapat rekapitulasi tidak ada saksi dari kubu 02 yang keberatan atas hasil. "Padahal saksi setuju semua, muncul belakangan ini diklaim pengelembungan suara," ujarnya.

TKD Sulut menilai tim BPN Prabowo mengumpulkan semua persoalan dan disodorkan ke MK. "Ajukan gugatan juga harus dilihat mana kewenangan MK, mana yang harusnya di PTUN, mana yang ke Bawaslu atau ke pengadilan pidana," kata dia.

Lucky Senduk, Wakil Ketua DPD PDIP Sulut
Lucky Senduk, Wakil Ketua DPD PDIP Sulut (TRIBUNMANADO/RYO NOOR)

Ia mencontohkan soal Ma'ruf dituding karyawan BUMN, harusnya itu sejak awal gugat SK penetapan calon oleh KPU itu ke PTUN. Kemudian, masalah pelanggaran administrasi atau sengketa itu ada di Bawaslu. "Masa masalah di PTUN bawa ke MK, ngak masuk akal. MK itu perselisihan hasil, dilihat di situ berapa hasil mereka, bandingkan dengan hasil KPU. Buktikan klaim mereka menang," ujar dia.

Baca: Di Ambang Perang Teluk: Kata Senator AS soal Kekuaran Militer AS dan Iran

Sekretaris Badan Pemenangan Daerah Sulut Prabowo-Sandiaga, Ayub Ali mengatakan, Tim Hukum 02 menyampaikan hasil versi mereka. "(Tim Hukum) 02 menyampaikan itu mungkin ada temuan ril dan fakta di lapangan," kata politisi PAN ini.

Nanti tinggal dibuktikan. "Kan dari penyelenggara juga ada pelaksanaan menyanggah yang lain. Semua secara fisik perlu bukti, ini persepsi berbeda. Kalau ada fisik, bagaimana tindak lanjutnya," ujar dia kepada tribunmanado. co. id, Jumat (14/6/2019).

Ia tak akan banyak berkomentar karena semua tetap harus menunggu arahan pusat. "Jadi kita sebagai koalisi 02 biasanya menyangkut keputusan politik menunggu DPP. Kami kan tidak bisa bikin sendiri," ungkap dia. Ia hanya mengatakan, proses sudah berlangsung, semua pihak tinggal menunggu hasilnya. "Kita ikuti proses sampai di mana, masalah keberatan kan ada mekanisme," kata dia.

KPU Buktikan
Ardiles Mewoh, Ketua KPU Sulut mengatakan, tuduhan itu nanti pada saatnya akan dijawab oleh KPU. "Nanti KPU Sulut melakui KPU RI akan menjawab dan membuktikan seluruh tuduhan dari dalil permohonan pemohon. Pembuktiannya kan ada," kata dia.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved