Kota Tomohon

Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan, Begini Kata Wali Kota Eman

Pemerintah menggelar Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (13/6/2019).

Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan, Begini Kata Wali Kota Eman
istimewa
Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Eman Beber Keadaan Perumahan di Tomohon 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah menggelar Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (13/6/2019).

Sebagai Narasumber Reky Lahope ST MT Kepala Satker Non Vertikal Penyediaan Perumahan Prov Sulut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Djemy Rantung SE MAP Kabid Perumahan dan kawasan Pemukiman Dinas Pemukiman dan Pertanahan Prov Sulut.

Peserta sebanyak 100 orang yakni unsur pemerintah Kota Tomohon.

Maksud dan tujuan ialah untuk mengetahui perkembangan RTLH , Koordinasi Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah, Mengetahui pembinaan jasa konstruksi sebagai pelaksanaan pembangunan Fisik, Merumuskan rekomendasi kebijakan koordinasi dan kebijakan pembangunan.

Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman mengatakan Konsep ideal satu keluarga menghuni satu rumah amanat UUD 1945 pasal 28 ; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

"Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kota Tomohon terus mendorong peran serta seluruh pemangku kepentingan termasuk para pengembang untuk bersama-sama serta berkoordinasi mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada," katanya.

Baca: Cerita Panjang Ustaz Abdul Somad Batal Jadi Cawapres Prabowo, Bertemu hingga Beri Hadiah: Saya Bisa

Baca: Sistem Baru, Begini Cara Melakukan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Baca: Elric Mosal Prihatin Tewasnya Turis Cina di Bunaken, Menyelam atau Snorkeling Harus Sesuai Standar

Dia mengatakan jumlah keluarga yang ada di Kota Tomohon sampai Tahun 2018 adalah 30.825 keluarga dengan jumlah rumah hunian 19.297 dan kekurangan rumah sebanyak 11.428 rumah. Jumlah rumah layak huni tahun 2018 sebanyak 17.855 rumah. Dengan jumlah keseluruhan rumah hunian 19.397, dengan rumah tidak layak huni sebanyak 1.542 unit tersebar di 44 kelurahan.

"Harapannya peserta memberikan sumbang saran dan masukan bagi percepatan pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan perumahan rakyat demi terwujudnya hunian yang layak bagi seluruh keluarga indonesia. UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditetapkan bahwa urusan perumahan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar pemerintah," katanya. (Dma)

Baca: Cerita Panjang Ustaz Abdul Somad Batal Jadi Cawapres Prabowo, Bertemu hingga Beri Hadiah: Saya Bisa

Baca: Sistem Baru, Begini Cara Melakukan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Baca: Elric Mosal Prihatin Tewasnya Turis Cina di Bunaken, Menyelam atau Snorkeling Harus Sesuai Standar

Penulis: David_Manewus
Editor: Handhika Dawangi
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved