Sulawesi Utara

Beda Nasib dengan 7 Caleg Eks Koruptor, 3 Mantan Napi Korupsi Menangi Pilkada, Ini Kata Pengamat

Para figur tersangkut kasus korupsi malah berhasil memenangi hati rakyat untuk memimpin daerah

Beda Nasib dengan 7 Caleg Eks Koruptor, 3 Mantan Napi Korupsi Menangi Pilkada, Ini Kata Pengamat
tribunnews
Ilustrasi 

TRIBUNMANADO.CO.ID -  7 caleg mantan koruptor tidak terpilih di Sulawesi Utara pada Pileg 2019.

Nasib berbeda dialami 3 calon kepala daerah di Sulut yang berstatus tersangka korupsi dan mantan napi korupsi saat ikut Pilkada tahun-tahun sebelumnya.

Mereka akhirnya memenangi hati rakyat dan terpilih menjadi bupati dan wali kota.

Pengamat Politik Sulut, Jopie Worek mengulas kasus unik Pileg dan Pilkada melibatkan figur yang tersangkut kasus korupsi ketika diwawancarai tribunmanado.co.id,  Kamis (13/6/2019).

Pertama ada faktor psikologis yang berbeda antara Pileg dan Pilkada, apalagi Pileg 2019 ini  bersamaan dengan Pilpres. 

Kedua, kondisi psikologi politik Indonesia pada umumnya masih rentan dengan politik identitas bahkan pragmatisme. 

"Jadi kondisi psikologi politik kita masih labil dan miskin ideologi, sehingga politik ideologi bisa dikesampingkan oleh pragmatisme, sehingga politisi mantan koruptor sekalipun mendapat ruang untuk dipilih rakyat," kata dia. 

Ketiga, undang-undang dan ketentuan terkait Pemilu masih kurang tegas pada bakal calon atau calon pemimpin yang pernah terkait korupsi baik legislatif maupun eksekutif. 

Padahal, di sisi yang lain negara  juga menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Pertanyaannya mengapa UU Pemilu 'menyederhanakan' korupsi atau memandang korupsi bukan kejahatan luar biasa. 

Keempat, pada kondisi seperti tersebut di atas, rakyat sebagai penyalur kedaulatan rakyat sudah semestinya memiliki kesadaran etis politis, bahwa eks koruptor semestinya tidak diberi kepercayaan membawa amanat kedaulatan rakyat. 

Ia mengusulkan,  negara perlu merevisi atau merevitalisasi Undang Undang Pemilu dan semua turunannya agar proses pemilu, demokrasi, dan kedaulatan rakyat dapat dihadirakan secara adil dan lebih berdaya. 

"Rakyat sebagai pemilih, harus lebih terdidik dan termotivasi untuk hadir dalam semua momentum politik dengan kekuatan etis moral politik," ungkap dia.  

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Finneke Wolajan
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved