PD Hilang Kursi di Sulut Demi Prabowo, BPN: Nggak Usah Caper

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Partai Demokrat ramai di pusaran isu politik nasional. Belakangan Wasekjen Demokrat Andi Arief merasa partainya dijadikan kambing hitam dalam kekalahan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Ketua DPP PD Jansen Sitindaon mengungkapkan pernyataan Andi Arief itu didasari serangan netizen 02 ke Demokrat. "Itu dilatarbelakangi serangan-serangan netizen di media sosial, seperti Twitter," kata Jansen, Jumat (7/6/2019).

Kata dia, kekalahan Prabowo-Sandi, banyak serangan netizen yang seakan-akan membuat Demokrat, sang Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi penyebab kekalahan Prabowo-Sandi.

Baca: RA Ajak Orangtuanya Lakukan Bom Bunuh Diri

"Padahal sejak awal kita mengatakan waktu itu, kalau Sandi yang dipilih jadi wapresnya, karena ketika itu di survei elektabilitasnya Bang Sandi kan belum ada, belum bunyi, sedangkan survei itu kan alat kita untuk membaca situasi dan keadaan.

Makanya ketika itu Demokrat mengusulkan, kalau bukan AHY pun, tidak apa-apa, asalkan kita cari nama lain. Itu pembahasan dulu ketika itu," ujarnya.

Namun Jansen tidak mengungkapkan apakah netizen yang menyerang Demokrat, SBY, dan AHY itu merupakan netizen yang diminta khusus oleh Prabowo-Sandi. Dia hanya menegaskan netizen tersebut merupakan kubu 02.

"Kita tidak ingin mengelompokkan buzzer-buzzer (netizen) ke salah satu pihak tertentu, tapi yang pasti itu pendukung 02, pendukung Prabowo-Sandi," tuturnya.

Demokrat tidak terima jika netizen terus menyerang dan menyalahkan PD, SBY, dan AHY sebagai penyebab kekalahan Prabowo-Sandi. Hal ini karena PD telah berusaha keras memenangkan Prabowo-Sandi di 8 bulan masa kampanye Pilpres 2019.

"Jadi masa kemudian Pak SBY dan Demokrat yang disalah-salahkan karena Pak Prabowo kalah, ini capresnya siapa ini, ini kan kandidatnya Prabowo-Sandi. Jadi kalau kita sih sudah bekerja maksimal semampu yang kita bisa," paparnya.

Baca: SBY Masih Puasa Bicara Politik

"Sampai kemudian, saking seriusnya kita membela Prabowo-Sandi, itu suara partai jadi turun, di daerah-daerah minoritas kita kehilangan kursi kok. Itu fakta di Babel kita hilang kursi, Kalbar kita hilang kursi, Sulawesi Utara hilang kursi, hilang kursi semua di daerah minoritas," lanjutnya.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga meminta Andi Arief tak cari perhatian alias caper. "Bang Andi nggak usah caper-lah. Kami nggak menyalahkan Partai Demokrat, Pak SBY, dan AHY," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, Jumat kemarin.

Andre membantah Prabowo-Sandi menyalahkan partai berlambang mirip logo Mercy itu dan pucuk pimpinannya. Dia juga menegaskan, selama ini pihaknya selalu terbuka dan menerima saran-saran dari elite Demokrat, SBY, serta AHY.

"Saya rasa saran PD kita adopsi. Bahkan surat Pak SBY soal kampanye inklusif itu kita ikuti. Ini Bang Andi Arief ini nggak pernah ikut kampanye, nggak pernah ikut rapat, tapi cari perhatian melulu. Bang Andi kasih saran apa ke kami? Datang rapat BPN juga nggak pernah.

Saran PD selalu kami adopsi, kok. Beberapa kali Pak Prabowo juga minta saran ke Pak SBY. Jadi kita sudah laksanakan. Saya bingung Pak Andi maunya apa. Nggak pernah ikut rapat tapi sok tahu," tuturnya.

Politikus Gerindra itu pun menepis pernyataan Andi Arief yang menyebut Demokrat ditinggal saat deklarasi capres-cawapres pada 9 Agustus 2018. Andre mengatakan saat itu memang Demokrat-lah yang belum menentukan sikap untuk mendukung Prabowo-Sandiaga.

Baca: BPN: AHY Monggo Jadi Menterinya Jokowi

"Lo, soal deklarasi ya nggak ada urusannya sama Bang Sandi, ya. Deklarasi kita sudah siap dan sampai malam nunggu Demokrat belum ngambil keputusan. Kami sudah siap, jadi kami deklarasi. Kami nggak ninggalin, kami sudah kasih tahu Pak Prabowo akhirnya memutuskan Bang Sandi jadi cawapres.

Kami nunggu Demokrat tapi nggak datang malam itu. Akhirnya PD memang mendukung kami besoknya kan, dan Pak Prabowo datangi Pak SBY ke Kuningan," kata Andre.

"Bang Andi nggak usah caper-lah. Kalau AHY mau jadi menterinya Pak Jokowi ya monggo, mau PD gabung ke 01 ya monggo. Itu hak mereka. Silakan," imbuh dia.

Hal senada disampaikan jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera. Politikus PKS itu mengatakan tak ada pihak yang menyalahkan Demokrat, SBY, maupun AHY. Selain itu, menurut Mardani, Prabowo-Sandiaga juga belum kalah pada Pilpres 2019.

"Perjuangan pilpres belum selesai. Masih ada proses di MK. Koalisi Adil Makmur sudah membuktikan solid dan kokoh selama kampanye dan hingga kita terus mengawal perjuangan Prabowo-Sandi.

Bahwa ada kekurangan dalam proses, itu tanggung jawab semua, bukan tanggung jawab orang per orang atau partai per partai.

PKS bahagia dengan kerja sama di Koalisi Adil Makmur. Dan komen orang per orang semua masih dalam batas koridor yang dibolehkan," ujar Mardani.

Ada Peran Megawati dan SBY

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyadari urusan personal tak boleh menghambat dinamika politik. Seperti diketahui, hubungan Megawati dengan SBY dirumorkan renggang sejak Pilpres 2004.

Belakangan terjadi beberapa pertemuan antara Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) dengan Presiden RI Joko Widodo.

Kedua tokoh ini menyadari bahwa persoalan personal mereka memang tidak boleh menghambat dinamika politik yang lebih besar bagi kedua pihak. Apalagi dalam situasi yang saling menguatkan dan pelaku utamanya bukanlah mereka berdua tapi masuk ke generasi berikutnya.

Saat SBY ingin maju di Pilpres 2004, Megawati menjabat sebagai presiden dan SBY sebagai Menko Polhukam. Singkat cerita, SBY kemudian mundur sebagai menteri lalu mendeklarasikan Partai Demokrat.

SBY kemudian maju sebagai capres bersama Jusuf Kalla, kemudian memenangi Pilpres 2004. Saat itu, pasangan SBY-JK mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi.

Dengan masing-masing mampu menahan ego, pertemuan antara AHY dengan Jokowi pun tampak berjalan mulus. Kemampuan keduanya menahan ego personal memungkinkan langkah AHY dan Jokowi tidak mendapat sandungan.

Selain itu, ada perubahan dalam strategi politik Partai Demokrat yang dilakukan AHY. Perubahan itu adalah AHY menjadi lebih aktif.
Khususnya AHY, nampaknya ada perubahan strategi politik yang drastis.

Dari menunggu ke mendatangi. Dari biasanya pasif ke aktif. Belajar dari berbagai pengalaman terlambat secara politik dalam beberapa kasus terakhir, mengakibatkan strategi politik harus diubah. Bila selama ini lebih banyak menunggu, saatnya langsung menjemput. Strategi tersebut sesuai dengan usia AHY dan dinilai lebih ampuh.

Pertemuan antara AHY dengan Jokowi merupakan langkah untuk mengkonsolidasikan posisi Partai Demokrat pasca-pencoblosan. Dalam pertimbangan itulah, maka saya melihat seluruh langkah AHY ataupun SBY pasca-pencoblosan adalah langkah taktis untuk konsolidasi posisi AHY dan umumnya posisi PD.

Pertemuan terakhir saat AHY bersilaturahim dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/6/2019). AHY datang bersama istrinya, Anissa Pohan, Edhie Baskoro Yudhoyono dan istrinya Siti Aliyah Rubi Rajasa.  (Tribun/dtc/kps)