Penerimaan CPNS
Jadwal Penerimaan CPNS dan PPPK, Dibuka Setelah Lebaran, Ini Tanggapan Menpan-RB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin usai acara Musrembangnas, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
TRIBUNMANADO.CO.ID -Pemerintah pusat melalui kemenpan-RB dikabarkan akan kembali membuka penerimaan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K/PPPK.
Pemerintah akan membuka 100.000 lowongan.
"Itu nanti untuk triwulan ketiga 2019," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin usai acara Musrembangnas, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Saat ditanya kapan pastinya pembukaan CPNS dilakukan, Syafruddin mengatakan kemungkinan jadwalnya pada Oktober 2019.
Namun demikian, mantan Wakapolri itu menuturkan, penerimaan CPNS akan tetap mengutamakan untuk para guru honorer.
Adapun pada Juni 2019, Syafruddin juga mengungkapan akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K/PPPK.
Baca: 6 Artis Indonesia Blasteran yang Jadi Mualaf, Tiga Orang Ternyata Miliki Darah Manado
Baca: 6 Artis Indonesia Berwajah Blasteran Ini Ternyata Beragama Islam
Baca: Idul Fitri Pertama, 4 Selebriti Ini Rayakan Lebaran Setelah Putuskan Mualaf
Baca: Viral Video, Warga Dapat Uang Hasil Gali Tanah, Diduga Milik korban Bencana Palu, Jumlahnya Segini
Baca: Gaji ke-13 PNS, TNI dan Polri Segera Cair, Ini Aturan Menkeu Sri Mulyani
Baca: Meski Beda Agama, 4 Pasangan Artis Ini Tetap Kompak Rayakan Lebaran Bersama
Seiring dengan informasi pembukaan rekrutmen CPNS 2019 dan P3K Tahap II, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menginformasikan jumlah kebutuhan pegawai aparat sipil negara (ASN) di tahun anggaran 2019.
Melansir laman Twitter resminya @BKNgoid pada Jumat (27/6), terdapat sekitar 254 ribu pegawai ASN yang dibutuhkan di 2019.
254 ribu pegawai ASN yang dibutuhkan terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Tak hanya itu, 254 ribu pegawai ASN tersebut nantinya direkrut melalui pelamar umum dan sekolah kedinasan.
Berikut rincian pengumuman pegawai ASN yang dibutuhkan pemerintah pada tahun 2019.
Melansir laman Twitter resminya @BKNgoid pada Jumat (27/6), terdapat sekitar 254 ribu pegawai ASN yang dibutuhkan di 2019.
254 ribu pegawai ASN yang dibutuhkan terdiri dari pegawai untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Meski telah mengumumkan kebutuhan PNS di tahun 2019, BKN mengimbau agar warga menunggu info resmi pembukaan CPNS 2019.
"Namun demikian, tetap sabar u/ tunggu pengumuman resmi dr kami ttg kapan, bagaimana, siapa saja, dsb.
Ingat, orang sabar disayang mimin.
#CPNS2019 #P3K2019
#BKNSemangatUntukNegeri
#ReformasiBirokrasiBKN," tulis @BKNgoid.
Daftar Instansi Terbanyak Pendaftar di CPNS 2019
Menjelang pendaftaran CPNS 2019, berikut daftar instansi yang paling banyak dan sedikit dilamar pada CPNS 2018.
Penerimaan CPNS 2018 menargetkan 5 juta peserta.
Sedangkan yang telah terdaftar dan melengkapi dokumen di situs sscn.bkn.go.id terdata sebanyak 3.627.981 orang.
Lalu, pendaftar yang diverifikasi dan dinyatakan lolos seleksi administrasi sebanyak 1.751.661 orang.
Sedangkan yang dianggap tak memenuhi syarat sebanyak 355.733 orang.
Saat itu, angka tersebut bisa bertambah lantaran proses verifikasi yang masih terus berlangsung.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi yang paling banyak diminati peserta CPNS 2018 yakni sebanyak 487.071 orang.
"Lima instansi yang paling banyak terima pelamar yaitu Kemenkumham, Kementerian Agama, Kemenristek Dikti, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Perhubungan," ucap Ridwan di kantor BKN, Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Berikut instansi dan jumlah pelamar yang paling diminati peserta CPNS 2018:
1. Kemenkumham : 487.071 pelamar
2. Kementerian Agama: 265.264 pelamar
3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 62.593 pelamar
4. Kejaksaan Agung: 50.823 pelamar
5. Kementerian Perhubungan: 37.717 pelamar
Sedangkan instansi yang paling sedikit diminati CPNS 2018 adalah:
1. Badan Koordinasi Penanaman Modal: 843 pelamar
2. Sekretariat Jenderal MPR: 771 pelamar
3. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: 697 pelamar
4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan: 667 pelamar
5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir: 657 pelamar
BKN juga memilah data instansi Pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten/Kota, dengan jumlah pelamar tertinggi dan terendah.
1. Provinsi Jawa Timur: 63.186 pelamar
2. Provinsi Jawa Tengah: 56.213 pelamar
3. Provinsi DKI Jakarta: 33.773 pelamar
4. Provinsi jawa Barat: 29.709 pelamar
5. Provinsi DI Yogyakarta: 20.759 pelamar
6. Provinsi Sulawesi Tenggara: 3.127 pelamar
7. Provinsi Sulawesi Utara: 2.916 pelamar
8. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: 2.805 pelamar
9. Provinsi Maluku: 2.644 pelamar
10. Provinsi Sulawesi Tengah: 1.712 pelamar
Untuk Pemerintah kabupaten/kota yaitu:
1. Kota Bandung: 19.169 pelamar
2. Kabupaten Deli Serdang: 13.941 pelamar
3. Kota Palembang: 13.370 pelamar
4. Kabupaten Bandung: 12.853 pelamar
5. Kabupaten Cirebon: 12.519 pelamar
6. Kota Bukittinggi: 759 pelamar
7. Kota Padang Panjang: 701 pelamar
8. Kota Lubuk Linggau: 571 pelamar
9. Kabupaten Sigi: 482 pelamar
10. Kota Gunung Sitoli: 154 pelamar