PAN Beri Signal Segera Tinggalkan Koalisi Prabowo-Sandi, Bara: Secara De Facto Sudah Selesai

TRIBUNMANADO.CO.ID - Koalisi Indonesia Adil dan Makmur Prabowo-Sandi, nampaknya bersiap ditinggalkan oleh Partai Amanat Nasiona (PAN).

Signal perpisahan tersebut semakin kencan didengungkan oleh partai yang didirikan Amien Rais ini.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan mengatakan keberadaan partainya dalam koalisi Prabowo-Sandiaga sudah selesai secara de facto.

Menurutnya, keberadaan PAN hanya terhitung hingga Pemilu Presiden (Pilpres) selesai yakni tanggal 17 April 2019 silam.

"Saya beberapa kali mengatakan, keberadaan PAN di koalisi Prabowo-Sandi cuma sampai Pilpres. Secara de facto, Pilpres selesai tanggal 17 April walaupun masih ada proses KPU dan sudah selesai, proses rekapitulasi dan proses di MK. Tapi sebenarnya secara de facto sudah selesai," ujar Bara, di Rumah Dinas Ketua MPR, Jl Widya Candra IV, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2019).

Namun memang, kata dia, untuk PAN dapat dinyatakan secara de jure lepas dari koalisi tersebut harus menunggu proses Mahkamah Konstitusi (MK).

"Namun secara de jure kita harus masih menunggu proses di MK. Setelah itu kami tinggal memutuskan langkah selanjutnya," imbuhnya.

Di sisi lain, ia meminta agar Hari Raya Idul Fitri 1440 H ini dimanfaatkan sebagai momentum saling memaafkan dan berekonsiliasi antar para pesaing di Pilpres 2019.

Baca: Playboy Meninggal Dunia, 40 Pacarnya Datang Melayat, Suasana Haru Berubah Saat Dokter Sebut HIV/AIDS

Baca: Profil Suami Baru Angelina Sondakh yang Menikah Siri di Penjara, Ini Penjelasannya

Baca: Kisah Ani Yudhoyono, Pernah Jualan Es Mambo Hingga Menangis Tengah Malam Karena SBY

Menurutnya, kunci dari rekonsiliasi adalah pihak yang kalah dalam pemilu harus dapat menerima dan menghormati hasil Pemilu.

"Tentu saja ada rasa kecewa, tidak terima, tapi itu semua harus dikesampingkan demi kepentingan bangsa, kepentingan nasional, dan kepentingan yang besar. Bangsa ini harus tetap satu setelah kompetisi yang begitu ketat," ucapnya.

Anggota Komisi VII DPR itu mencontohkan ketika Hillary Clinton kalah oleh Trump dengan sistem electoral di Amerika.

Meski Hillary malu dan sedih, namun tetap dirinya melakukan pidato untuk menerima hasil tersebut dan menelpon Trump untuk memberikan selamat.

Lebih lanjut, Bara menilai hal tersebut lah yang menjadi kunci dari sebuah rekonsiliasi politik, terutama setelah pemilihan Presiden dan kompetisi politik.

"Nah tradisi itu harus kita mulai di Indonesia. Itu adalah kunci. Pihak yang kalah harus bisa berbesar hati menerima hasil tersebut biarpun pahit, dan menghormati hasil tersebut. Ini belum kita lihat di Indonesia," tandasnya. (Tribunnews.com/Vincentius Jyestha Candraditya)

Bara Hasibuan Lawan Pernyataan Amien Rais, Tegaskan PAN Tak Ikut Gerakan People Power

Bara Hasibuan menegaskan partainya tak terlibat dalam gerakan massa atau people power yang digaungkan oleh Amien Rais dan kubu Prabowo-Sandiaga.

Hal itu terlihat saat Ketum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo saat pelantikan Gubernur Maluku.

Bara menilai, gestur Zulkifli bertemu Jokowi, menunjukan PAN tak ingin terlibat dalam gerakan massa itu.

"Kita sadar itu, kita tidak ingin ikut dalam gerakan yang justru akan membuat situasi tegang tanpa ada dasar tanpa ada data valid untuk mendukung tuduhan tersebut," ujar Bara dalam diskusi 'No People No Power: Silahturahmi Politik Paska Pemilu' di D'Hotel, Guntur, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

Bara mengungkapkan, tuduhan itu adalah dugaan kecurangan Pemilu berlangsung terstruktur, sistematis, dan masif yang di lemparkan kubu Prabowo-Sandiaga.

Baca: Pemuda 24 Tahun Meninggal, 40 Pacarnya Melayat, Suasana Panik saat Dokter Umumkan Penyakit HIV/AIDS

Baca: Ramalan Zodiak Rabu 5 Juni 2019: Libra Memesona tapi Cancer Sentimentil

Baca: Contoh Ucapan Selamat Idul Fitri, Ada Bahasa Arab, Inggris, Jawa, Bagikan ke Facebook dan WhatsApp

Lebih lanjut, Bara menilai, pertemuan Zulkifli dengan Jokowi sebagai upaya meredakan ketegangan pascapemilu.

Terlebih upaya rekonsiliasi Jokowi dengan mengirim Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ditolak oleh Prabowo.

"Itu (pertemuan Zulkifli dan Jokowi) menunjukkan ada sikap negarawan dan sikap untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partisan sendiri," kata Bara.

"Apalagi kita juga tidak ingin terlibat dalam tuduhan tidak ada dasar, klaim tidak ada dasarnya," tambahnya.

Bara juga melihat people power tidak relevan diterapkan lantaran pemerintahan Jokowi tidak melakukan pelanggaran terhadap konstitusi.

Dukungan PAN Hanya Sampai 17 April

Bara Hasibuan gencar menyatakan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin

Sikap politiknya itu berseberangan dengan dukungan PAN. PAN mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden 2019.

Saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/4) Bara kembali menegaskan dukungan PAN kepada Prabowo-Sandi selesai setelah Pemilu tanggal 17 April 2019.

Menurut Bara setelah itu partai berhak menentukan sendiri langkah politiknya. Apalagi beberapa waktu lalu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Jokowi.

Berikut wawancara wartawan Tribun Network Rizal Bomantama dengan Bara Hasibuan.

Pak Drajad Wibowo mengatakan sejumlah elite PAN sudah melakukan pembahasan informal untuk memberikan sanksi kepada anda karena berseberangan dengan sikap partai di pilpres 2019 serta dianggap mempermalukan partai. Bagaimana tanggapan anda?

Yang mendukung Pak Jokowi di PAN bukan hanya saya. Kenapa hanya saya yang dijadikan target? Baik DPP atau DPD ada yang mendukung Jokowi.

Seperti dari Kepulauan Riau, Maluku, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan sudah terlebih dahulu mendukung Pak Jokowi.

Bahkan mantan Ketua Umum PAN Pak Soetrisno Bachir memang secara terbuka mendukung Jokowi. Begitu juga dengan Walikota Bogor Pak Bima Arya yang bahkan beberapa hari sebelum hari tenang mengadakan acara untuk dukung Jokowi.

Jadi, kalau sanksi diberikan kepada saya harus dilihat dulu apakah karena hanya faktor itu atau ada faktor lain. Kalau karena itu saja faktornya, kenapa hanya saya? Tokoh lain yang juga mendukung Jokowi harusnya diberi sanksi atau pemecatan yang sama.

Bagaimana dengan grasroot PAN?

Pernah ada survei yang menyatakan bahwa sekitar 30 persen pemilih PAN menyatakan dukungan. Jadi, tak hanya dari elite, tapi dari pemilih PAN juga mendukung Pak Jokowi.

Baca: Bersama Pemuda Gereja, Lurah Wanita Ini Kawal Salat Id dan Berikan Pelukan

Baca: Nasdem Sulut Silaturahmi Ramadan Bersama Ketua Umum Surya Paloh dan Jajaran DPP

Baca: Ini Kandidat Pengganti Maurizio Sarri di Chelsea

Apakah sudah dibicarakan secara internal?

Belum. Nanti akan ada rapat pasti disampaikan, tapi saya belum tahu kapan. Di sebuah partai kan banyak suara dan pasti itu akan disampaikan dan ditampung.

Sudah dibicarakan dengan partai koalisi lain khususnya Gerindra?

Saya tegaskan lagi bahwa komitmen PAN kepada Prabowo-Sandi secara de facto selesai tanggal 17 April 2019. Setelah itu partai berhak menentukan sendiri nasibnya.

Partai lain juga sama, seperti PKS. Kalau mau menentukan sendiri nasibnya setelah 17 April 2019, ya itu hak mereka. Hal itu adalah kebijakan internal kami dan tidak untuk dibicarakan dengan pihak lain.

TKN Jokowi-Maruf Amin mengatakan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta posisi ketua umum MPR atau DPR dalam pertemuan dengan Jokowi kemarin.

Saya sudah baca isu itu, tapi saya belum mendengar langsung, tapi saya yakin pertemuan keduanya bukan untuk bagi-bagi jatah. Pertemuan keduanya adalah simbol yang bagus untuk persatuan bangsa. Pertemuan keduanya mendinginkan suasana walaupun berbeda politik.

Sebelumnya kan kita dengar pihak Prabowo-Sandi tak mau menerima ajakan rekonsiliasi kubu Jokowi, tapi Pak Zulkifli dengan besar hati menemui Pak Jokowi yang menunjukkan ketua umum PAN itu memiliki sikap negarawan dan memikirkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik sesaat.

Apakah pertemuan itu ancang-ancang PAN pindah kubu sekaligus memecah belah koalisi Prabowo-Sandi?

Saya tidak setuju dengan penggunaan kata pecah belah dan pertemuan itu juga bukan ancang-ancang. Sekali lagi saya tegaskan komitmen PAN kepada Prabowo-Sandi hanya sampai 17 April 2019.

Kami ingin PAN semakin besar, tidak hanya peroleh suara enam sampai tujuh persen. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk membuat partai ini semakin besar dan yang lebih penting adalah bagaimana kami mewujudkan komitmen kepada rakyat.

DPP PAN akan konfirmasi langsung Zulkifli Hasan?

Nanti kan ada rapat pasti akan ditanyakan. Yang jelas tanggung jawab Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN untuk memikirkan kebijakan strategis partai, harus ada positioning yang dilakukan partai sebagai langkah maju terutama menghadapi tahun 2024. Kalau memang ada kebijakan yang harus diambil partai, itu memang hak kami.

Apakah sudah ada usaha melobi Pak Amien Rais yang hingga kini masih getol mendukung Prabowo-Sandi?

Semua unsur partai akan diajak berdiskusi. Mulai dari wasekjen, sekjen, waketum, dewan kehormatan, nanti semua kami ajak berdialog.

Bagi saya yang lebih penting adalah menegakkan posisi ketua umum sebagai pemimpin utama partai, yang menjalankan roda kehidupan partai hingga mengambil kebijakan strategis untuk partai. Itu yang ingin kami tegakkan.

Apakah sudah ada pembicaraan jatah menteri di internal PAN jika kembali bergabung dengan kubu Jokowi?

Belum, itu terlalu jauh. Kami saja belum terpikirkan soal itu. (*)

SUBSCRIBE YOU TUBE TRIBUN MANADO:

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Waketum PAN Sebut Partainya Sudah Selesai dengan Koalisi Prabowo-Sandiaga secara De Facto