Soal Disclaimer BPK: Begini 'Curhat' Yasti, Sehan-Tetty 'Mesra'

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Bupati Bolaang Mongondow, Yasti Soeprejo Mokoagouw ‘curhat’ soal penyebab disclaimer (tanpa opini) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bolmong sejak dua tahun terakhir, 2017 dan 2018, menyandang predikat disclaimer pengelolaan keuangan daerah.

Kata Bupati, masalah aset seperti sekolah jadi penyebab Kabupaten Bolmong hanya meraih predikat disclaimer dalam opini BPK 2018. Banyak sekolah yang sudah berubah jadi rumah.

Yasti menjelaskan, zaman dahulu, sejumlah warga menghibahkan tanah ke pemerintah untuk dijadikan sekolah.
Namun lazimnya zaman dahulu, pemberian atas dasar kepercayaan belaka. "Jadi tanpa surat, ada anggaran lalu pemerintah membangun sekolah di atas tanah itu," kata dia, Senin (27/5/2019).

Setelah pemekaran, kata dia, sejumlah pihak yang mengaku anak cucu pemilik tanah sebelumnya membantah ada hibah.
Mereka kemudian mengambil tanah itu, mengubah sekolah jadi rumah. "Itu persoalannya. Masalahnya cuma aset," kata politisi Partai Nasdem ini.

Yasti mengaku ingin menyelesaikan masalah aset sekolah. Ia ingin menyelesaikan secara hati-hati. "Untuk itu kita butuh
bimbingan dari BPK, juga kerja sama dengan DPRD kabupaten dan provinsi," kata dia.

Baca: Ini Ungkapan Bupati ROR Saat Minahasa Dapat WTP Kelima Kali

Beda dengan Bolmong, 14 daerah dan Pemprov Sulut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mulai dari Minsel, di bawah kepemimpinan Bupati Christiany Eugenia Paruntu dan Wakil Bupati Franky Donny Wongkar kembali meraih WTP dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI, Senin (27/5/2019).

Penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2018 berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus, Kota Manado. Atas raihan ini, Minsel sudah 3 kali berturut-turut mendapat predikat yang sama.

Bupati Paruntu mengatakan, semua ini adalah berkat bagi pemerintah dan masyarakat Minsel. "Kami mensyukuri atas berkat ini," kata dia. Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan yang turut hadir dalam acara itu mengucapkan banyak selamat kepada Pemkab Minsel.

Sekretaris Daerah Pemkab Bolsel, Marzanzius Arvan Ohy membenarkan Bolsel meraih WTP. "Sesuai dengan agenda, Senin hari ini penyerahan LHP di BPK-RI, di Manado," ujarnya.

Kata dia, ada agenda antara Pemkab Bolsel dan pihak BPK. "Untuk menindaklanjuti rekomendasi yang jadi temuan pihak BPK. Di sini akan dipastikan kapan waktu penyelesaian temuan," kata Arvan.

Ia yakin Pemkab Bolsel akan kembali meraih opini WTP yang kelima kalinya. "Sejauh ini kita masih optimis Bolsel masih akan mempertahankan opini WTP. Jika berhasil ini yang kelima kalinya," tuturnya. Sebelumnya optimisme disampaikan Bupati Iskandar Kamaru.

"Meskipun sudah empat kali meraih opini WTP, tapi kita terus melakukan pembenahan dan penyesuaian (update) sesuai regulasi yang berlaku. Tahun ini kita tetap mampu memperahankan opini WTP," kata Bupati.

Baca: Tetty - Sehan Bisik-Bisik Mesra di Depan Kantor BPK RI, Tetty Nyanyi Lagu Kemesraan

Kabupaten Boltim, meraih WTP keenam sejak dipimpin Bupati Sehan Landjar. "Ini kewajiban setiap daerah untuk melaporkan pengelolaan keuangan baik pendapatan maupun belanja daerah," ujar Sehan.

Ketua DPRD Boltim, Marsaole Mamonto ikut mendampingi Bupati Sehan menerima penghargaan WTP.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba mengatakan, dari 15 kabupaten/kota di Sulut yang diperiksa, hanya satu daerah tidak diberikan tanggapan yakni Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kata dia, 14 kabupaten kota meraih WTP. Tahun ini lebih baik dibandingkan lalu, sebab ada WDP, sekarang WTP. "Ini menjadi catatan, sebab masih ada satu daerah yang belum diberikan opini WTP," ujar Purba.