Pemprov Sulut Cetak Quintrick Opini WTP,  Begini Kata Wagub Steven Kandouw

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemprov Sulut sudah mencetak quintrick atau lima kali berturut menerima opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  atas laporam hasil pemeriksaan BPK RI. 

Selama memimpin Sulut Opini WTP tak pernah absen diraih Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (ODSK).

ODSK pun sudaH mencetak hatrick Opini WTP atau jadi kali ketiga berturut-turut diraih sejak awal memimpin Sulut. 

Wagub Steven Kandouw pun menungkap rasa terima kasih atas kerja para ASN.

Baca: DAFTAR Calon Menteri Kabinet Jokowi: Ada Gubernur Olly, Sandiaga Uno Bersaing dengan Tuama Manado

Baca: Para Pria yang Punya Ciri-ciri Seperti Ini Tidak Boleh Dinikahi Dalam Islam, Ada Dalilnya!

Baca: Djoni Tewas Ditikam, Tersangka Menyerahkan Diri ke Aparat Desa

"Untuk Rekan- rekan ASN Pemprov Sulut, kerja keras kalian memberikan hasil yg terbaik, Lima kali berturut-turut BPK RI memberikan opini WTP atas laporan pengelolaan keuangan Pemprov Sulut," kata dia. 

Wagub juga mengatakan,  prestasi ini agar tetap membuat para ASN tetap melayani dan berintegritas. 

LHP BPK diserahkan Anggota VI BPK RIHarry Azhar Azis saat sidang paripurna istimewa DPRD Sulut, Senin (27/5/2019).

Ia mengatakan,  raihan opini WTP ini juga diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sulut.

"Tujuan akhir WTP adalah meningkatnya kemakmuran rakyat. Seperti di Sulut, perekonomian tumbuh 6,01 persen, penduduk miskin turun menjadi 7,5 persen dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai 72,2. Semuanya ini lebih baik dari rata-rata nasional," kata Harry.

 Lanjut Harry, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Pemprov Sulut tahun 2018 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

 Selain itu Pemprov Sulut telah menyusun dan merancang unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

 Menurut Harry, prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan oleh seluruh jajaran Pemprov Sulut.

 Kendati demikian, meskipun telah memberikan opini WTP, BPK tetap memberikan catatan tentang laporan keuangan ataupun kemungkinan timbulnya ketidakakuratan pelaksanaan kegiatan yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu 60 hari.