Golkar Sulut: Itu Hak Konstitusional Kubu 02

Golkar Sulut: Itu Hak Konstitusional Kubu 02

TRIBUNMANADO.CO.ID - Capres-Cawapres 02 Prabowo Sandiaga Uno akhirnya memilih memperkarakan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Langkah tersebut mendapat tanggapan positif dari sejumlah kalangan di tanah air termasuk partai politik.

Menurut penilaian mereka itu hal yang wajar dalam demokrasi di Indobesia karena sudah diatur dalam undang-undang.

Hal sama pula diutarakan Ketua Golkar Sulawesi Utara (Sulut) Christiany Eugenia Paruntu saat dimintai tanggapannya terkait gugatan kubu 02 ke MK RI. Sebagai pendukung capres-cawapres 01, Tetty mengatakan Itu hak konstitusi mereka.

"Jadi , kalo mereka gunakan jalur itu kitat tentu harus menghormati karena undang-undang membolehkan," kata dia, Jumat (24/5/2019).

Baca: TKD Jokowi Maaruf Apresiasi Kubu 02 Gugat Hasil Pilpres ke MK

Baca: VIRAL VIDEO Perkelahian Pelajar, Siswi dan Siswa Baku Hantam, Rok Terangkat hingga Teriak Nama Levi

Baca: Bakal Beradu Kasus Sengketa Pilpres di MK, Inilah Daftar Nama Kuasa Hukum Kubu Jokowi & Prabowo

Namun menurutnya yang terpenting saat ini semua pihak harus merajut kembali persatuan dan kesatuan di NKRI. Karena bagi Paruntu jika rakyat kembali bersatu dan tak terkotak-kotak, Indonesia tentunya akan kembali maju untuk menyongsong masa depan.

Sementara itu Wakil Ketua Golkar Sulut Feryando Lamaluta mengatakan gugatan ke MK dari Prabowo-Sandiaga Uno harus dihormati semua pihak. Pria yang dikenal sebagai jubir beringin Sulut ini menambahkan lebih baik berjuang melalui gugatan hukum.

"Ini hal yang biasa terjadi jika ada kubu yang kalah. Itu lah hak siapapun yang sudah diatur dalam konstitusi," ucap Lamaluta. (dru)

Baca: Tiga Traktor Dinas Pertanian Rusak, Petani Bingung

Baca: Lagi-lagi Kepergok Jalan Bareng Darren Wang, Kang Han Na Masih Membantah Rumor Kedekatan

Baca: 1.000 Al-Quran Akan Diserahkan ke Panti Asuhan dan Pondok Pesantren

Baca: Wagub Ajak P/KB Sinode GMIM Teladani Calvin dan Erasmus

Baca: Bupati Mengaku Sering Diancam PNS Menjelang Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemkab