Berita Minsel

39 Tenaga P3K Segera Kantongi SK Bupati

Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), usai sudah

39 Tenaga P3K Segera Kantongi SK Bupati
Tribun Manado/Andrew Pattymahu
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minsel, Drs Ferdinand Roy Tiwa 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) telah selesai.

Sebanyak 150 pelamar yang merupakan tenaga honorer daerah (Honda) khusus Kategori 2 (K2) telah disaring 

Penyaringan dilakukan melalui tahapan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Drs Ferdinand Roy Tiwa hasilnya hanya sedikit yang terakomodir.

Baca: Temui Sekprov Edwin Silangen, Perusahaan Prancis Siap Kucur Rp 90 Miliar

Baca: Ini Kronologi Penangkapan 2 Kapal Pencuri Ikan Asal Filipina yang Ditangkap KPP

Baca: Mesin V8 Ferrari Tak Tertandingi dalam Sejarah, Mampu Lari 339,5 Km/Jam

"Dari 150 pelamar yang ikut seleksi, hanya 39 orang yang dinyatakan lulus oleh tim seleksi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN)," ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minsel, Drs Ferdinand Roy Tiwa ketika ditemui wartawan, Kamis (23/5/2019).

Menurut Tiwa, gagalnya ratusan Honorer Daerah K2 tersebut karena tidak mencapai nilai standar peserta atau passing grade saat ikut tes di BKN.

“Hanya 39 orang yang nilainya bisa capai passing grade. Sementara sisanya 111 orang gagal. Dan nama-nama Honda K2 yang lulus seleksi P3K, sudah ada di tangan kami," tuturnya.

Ditanya soal tahapan berikutnya, Tiwa mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan nama-nama yang lulus seleksi P3K kepada Bupati Christiany Eugenia Paruntu

Baca: Bakal Beradu Kasus Sengketa Pilpres di MK, Inilah Daftar Nama Kuasa Hukum Kubu Jokowi & Prabowo

Baca: Anggota Majelis Talim Kodim Buka Puasa Bersama Kantor Polisi

Baca: Ini Kronologi Penangkapan 2 Kapal Pencuri Ikan Asal Filipina yang Ditangkap KPP

"Mereka akan menerima SK yang ditandatangani langsung oleh bupati. Bila SK pengangkatan tenaga P3K tersebut sudah diteken bupati, pasti akan langsung diserahkan. Paling lambat, bulan Juni nanti SK-nya sudah diserahkan,” imbuh Tiwa.

Meski bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), lanjut Tiwa, P3K merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat gaji dan tunjangan sesuai peraturan yang berlaku bagi PNS.

"P3K memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang sudah berstatus PNS. Hanya saja, P3K tidak mendapat tunjangan pensiun seperti PNS. Ini tertuang jelas dalam PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," pungkas Tiwa. (Dru)

Penulis: Andrew_Pattymahu
Editor: Handhika Dawangi
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved