People Power Prabowo Takkan Berhasil: Begini Analisa Pengamat Politik

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON – Sulawesi Utara menentang rencana people power! Massa calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 rencananya berdemonstrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta mulai 20-22 Mei.

Aksi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memprotes kecurangan pemilu itu dinilai membahayakan keutuhan NKRI.

Tokoh masyarakat Kota Tomohon ME Ering, Pimpinan Dewan Masjid Indonesia Kota Tomohon Imam Zamroni Khan dan mantan Wakil Uskup Kevikepan Tomohon Pastor Johanis Pinontoan menolak rencana aksi itu.

"Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar tidak terpancing dengan provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Ering.

Mereka meminta jika kubu capres 02 tidak puas, seharusnya menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi.
Para toko agama di Kabupaten Minahasa juga menolak gerakan people power. Mereka mengajak masyarakat menerima sepenuhnya hasil Pemilu 17 April 2019.

"Selaku pengurus Forum Kerukunan Beragama Kabupaten Minahasa menyatakan dengan keras menolak people power dan kami menerima hasil keputusan KPU Pusat," ucap Pdt Max Evert Ibrahim Tangkudung.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Minahasa Suyitno Kangiden, Imam Masjid Al Muhajirin Desa Kapataran 2 Arifin dan Imam Masjid Desa Rumbia, Kecamatan Langowan Barat juga menolak people power.

"Sebagai masyarakat saya juga ikut memantau jalannya proses pemilu ini dan saya melihat tidak ada kecurangan. Apabila ada sesuatu yang salah atau keliru, ada jalurnya untuk melapor dan disertai fakta," ungkap Imam Mesjid Al Muhajirin.

Serupa diutarakan Badan Tamir Masjid Agung Al Falah Kiyai Modjo melalui Wakil Sekretaris Bima Saleh. "Untuk umat Islam di Minahasa jangan terpancing dengan isu memecah belah persatuan. Kita menolak ajakan people power," ujar Bima.

Para tokoh Agama dan Masyarakat pada umumnya menolak keras aksi People power dan menerima sepenuhnya hasil keputusan kepada KPU.
"Saya mengimbau masyarakat menghormati keputusan dan aturan yang ada. Kita telah memberikan sepenuhnya tanggung jawab kepada KPU. Artinya menerima apa yang diputuskan penyelenggara pemilu," kata dia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah mendeteksi kemungkinan adanya suatu kelompok yang mengambil keuntungan pada hari penetapan hasil pemilihan presiden pada 22 Mei 2019.

Saat itu kubu pendukung Prabowo berencana menggelar aksi massa menolak hasil pemilu.
Menurut Moeldoko, pemerintah mencoba menggagalkan upaya kelompok tersebut. Moeldoko mengaku tak bisa membeberkannya karena alasan keamanan. “Kelompok tertentu yang terlatih,” ujar Moeldoko memberikan petunjuk.

Dia menyebut, pada prinsipnya pemerintah tidak keberatan akan aksi massa 22 Mei. Namun, ujar dia, ada kekhawatiran bahwa sekelompok teroris akan meledakkan bom. "Ada keinginan dari mereka untuk menyempurnakan jihadnya, apalagi di bulan Ramadan. Memang banyak terduga teroris yang diringkus polisi meskipun belum bisa dipastikan semua sudah terjaring.

Yang jelas, polisi sudah berusaha mengamputasi kelompok itu," ujar Moeldoko.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah berupaya untuk mencegah agar jangan sampai ada gejolak dan memberi pengertian kepada masyarakat untuk memahami situasi ini.

Moeldoko juga mengaku menerima informasi ada pihak yang menyebarkan isu bahwa penembak jitu disebarkan pemerintah pada hari itu. Ia menengarai kabar itu sengaja diembuskan pihak tertentu untuk menciptakan situasi tak kondusif.

“Kalau nanti ada tembakan, aparat yang akan dijadikan kambing hitam,” katanya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto telah mengantisipasi hal-hal tersebut dengan memastikan aparat tak mengerahkan sniper pada 22 Mei. "Saya sudah perintahkan polisi/tentara, simpan senapan (saat menjaga aksi demonstrasi)," ujar Wiranto.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mengaku mendapat laporan dari TNI-Polri terkait Gerakan Kedaulatan Rakyat yang akan digelar pada 22 Mei. Hendropriyono mengaku sedih saat mendengar bahwa aksi tersebut akan dinodai dengan teror bom.

"Saya sangat sedih karena banyak laporan dari jajaran aparat negara, tentara dan polisi bahwa pada saat pawai nanti yang mereka bilang namanya pawai kedaulatan rakyat atau apa itu, gonta-ganti namanya ini, pokoknya turun ke jalan, itu akan dibom," kata Hendropriyono dalam sambutannya dalam Musyawarah Besar Kaum Muda Indonesia di Gedung Djoeang 48, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2019).

Hendro menyebut bahwa aksi bom ini akan dijadikan alasan untuk memfitnah pemerintah. Padahal, tugas pemerintah sendiri adalah untuk menjaga rakyatnya dalam rasa aman dan sejahtera.

"Biasa ini sudah fitnah terus fitnah terus. Kan ini yang ngebom pemerintah. Pemerintah ngebom. Ngapain ngebom rakyatnya sendiri? Pemerintah harus membawa rakyat kepada keamanan dan kesejahteraan di masyarakat. Masa dibom? Yang ngebom mereka," jelasnya.

Hendro menuturkan informasi teror bom pada 22 Mei dibuktikan dengan penangkapan puluhan teroris. Namun, dia meminta masyarakat akan tetap mengantisipasi.

"Tapi apakah itu sudah semua? Belum tentu. Karena yang bisa tangkap ini kan temen-temennya kemudian ditangkap oleh Densus 88. Tapi kan ada yang jalan sendiri-sendiri juga ada kan. Kita tidak tahu," tegasnya.

Dia juga menyampaikan analisanya bahwa aksi yang akan diwarnai dengan aksi bom ini akan berujung pada sebuah kudeta sipil. Kudeta yang diawali dengan memantik kemarahan masyarakat dan melampiaskan kepada pemerintah.

"Kalau sudah ada yang begini, ada yang ditembak, ada yang dibom. Maka jadilah, mereka bilang, martir. Martir konotasinya positif. Ada martir," ujar Hendropriyono.

"Nah, maka semangat rakyat jadi terbakar untuk marah dan tujuannya jelas untuk menggulingkan pemerintahan, itu persoalannya. Melalui kudeta, ini yang kemudian disebut kudeta sipil," imbuhnya.

Beda Kondisi dengan 1998

Ferry Liando, pengamat politik dari Unsrat mengatakan, tidak ada terminologi yang baku soal people power. Cuma saja sejumlah negara pernah mengalami itu. Di Filipina, pernah terjadi gerakan people power karena Presiden Ferdinan Marcos kerap terbukti menyalahgunakan kekuasaan. Keluarganya berpesta pora di tengah himpitan krisis ekonomi negara.

Untuk
menjatuhkannya sangat sulit dilakukan lewat pemilu. Setiap kali pemilu pihak pemerintah selalu melakukan kecurangan.
Maka masyarakat Filipina yang dipimpin Corazon Aquino melakukan gerakan perlawanan. Kasus serupa pernah terjadi juga di Indonesia pada tahun 1998.

Menjatuhkan rezim Orde Baru lewat pemilu amatlah sulit karena pemilu di era itu pemenanganya sudah diketahui sebelum tahapan pemilu berjalan.
Jadi people power terjadi karena ketidakpuasan rakyat atas kesewenangan penguasa. Perjuangan rakyat bisanya mendapat dukungan tentara, mahasiswa ataupun kaum buruh.

Gerakan people power yang dikumandangkan Amien Rais, Kivlan Zein dan Eggi Sudjana sesungguhnya tidak memenuhi unsur sebagaimana pengalaman di Filipina.

Selama ini, pemerintah bekerja dengan baik sehingga tidak ada alasan untuk menggantikannya secara inkonstitusional. Kemudian penggeraknya murni dari kekuatan rakyat bukan oleh elite politik.

Ancaman gerakan people power pasca penetapan hasil pemilu 22 Mei nanti digerakkan oleh politisi yang penuh ambisi kekuasaan tapi selalu gagal mendapatkannya.

Amien Rais yang menjadi bagian meruntuhkan kekuasaan Orde Baru ternyata berambisi jadi presiden tapi gagal. Kivlan Zen yang mengamankan Jakarta saat kerusuhan 1998 ternyata pernah kecewa karena tidak diberi jabatan oleh Presiden BJ Habibie.

Eggi Sudjana dua kali calon ketua parpol berbeda tapi kalah. Berkali-kali jadi caleg tapi gagal. Sempat dua kali calon kepala daerah tapi gagal. Gerakan people power yang digerakkan oleh elite hanya sekadar berebut kekuasaan pasti akan berakhir dengan kegagalan.

Apalagi gerakan ini tidak didukung oleh tentara, mahasiwa dan buruh. Saya meyakini ini bukan inisiatif Prabowo, tetapi Prabowo hanya dimanfaatkan untuk memenuhi ambisi para aktor yang penuh ambisi ini tapi selalu gagal.

Saya yakin jiwa ksatria Parbowo yang menerima hasil Pilpres 2014 akan sama dengan semangat pada pemilu saat ini. Namun sayang Prabowo banyak dikelilingi oleh aktor yang frustrasi karena sulit mendapat kekuasaan.

Sepertinya tidak akan berpengaruh di Sulut. Aktor politik di Sulut sudah sangat dewasa dalam hal menghadapi perebedaan kepentingan. Para aktor politik di daerah ini sangat menghormati imbauan tokoh agama agar menerima keputusan KPU apapun hasilnya.

Hal itu bisa dilihat pascapleno rekapitulasi dan penetapan hal penghitungan suara peserta pemilu pada minggu 12 Mei 2019 oleh KPU Sulut. Tak ada satu aktor dan kekuatan politik apapun yang menolak hasil itu.

Din Syamsuddin: Itu Hak Konstitusional

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku tidak akan ikut aksi people power atau aksi massa saat penetapan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (22/5/2019) nanti. Meskipun demikian, Din menganggap people power adalah bagian dari hak konstitusional.

"Saya ditanya wartawan tentang people power, itu hak konstitusional tapi saya tidak akan ikut. Karena itu bukan cara saya. Saya ingin menyuarakan kebenaran," kata Din dalam acara Kajian Ramadhan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMU) Jawa Timur di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019).

Din mengatakan, keutuhan berbangsa menjadi hal yang utama. Karenanya, ia sudah menyampaikan kepada semua pihak tentang sikapnya terkait rencana aksi people power yang digalang oleh kubu 02.

"Kepada kawan-kawan KPU saya sampaikan. Kepada sahabat-sahabat di tim 01 dan 02 saya sampaikan juga. Saya ingin berada di posisi itu. Meskipun saya punya pilihan politik tapi keutuhan bangsa ini harus yang utama bagi kita semua," jelasnya.

Din lantas menyampaikan, siapapun pemenangnya harus bisa diterima. Karena hal itu merupakan hasil dari pelaksanaan Pemilu 2019. "Siapapun yang menang ya sudah lah. Itu adalah hasil. Sambil saya akan mempelopori amandemen undang-undang 1945," jelasnya.

Di sisi lain, Din meminta kepada pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 untuk membuktikan tuduhannya yang menilai ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab, jika tidak dibuktikan, tuduhan itu hanya berupa fitnah. Begitu juga sebaliknya, jika tuduhan kecurangan itu terbukti, harus segera diluruskan. Sebab kecurangan yang terjadi akan membuat Pemilu 2019 cacat konstitusi.

"Maka tuduhan-tuduhan itu verifikasi saja. Kalau nanti tidak benar tuduhan oleh Paslon 02, BPN, itu fitnah. Itu fitnah. Dan kalau dia yang memimpin, itu finah akan berkepanjangan dalam tubuh bangsa ini," katanya.

"Tapi kalau tuduhan-tuduhan itu benar, benar adanya dapat dibuktikan. Harus diluruskan. Dan kalau ini yang tampil, di atas kecurangan-kecurangan itu namanya musibah. Dan bangsa ini akan mengalami musibah yang berkepanjangan pula. Maka harus ditarik ke titik kebenaran," jelasnya. Karena itu, Din meminta Pemilu 2019 tidak menimbulkan keributan.

Menurutnya, pihak yang menuduh curang harus bisa membuktikan. Sedangkan KPU sebagai penyelenggara harus berlaku adil dan jujur. "Saya mendorong, jangan ribut-ribut. Jangan ramai-ramai. Jangan berantem. Apalagi sesama kita. Tetapi tegakkan kejujuran dan keadilan. Buka sebuka bukanya, mana bukti anda. Nanti baru ketahuan.

Terima lah apa adanya. Kalau Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf Amin terpilih ya legowo setelah proses itu. Kalau misalnya nanti Prabowo-Sandi, ya legowo setelah proses itu. Itu akan membawa bangsa ini kepada kebaikan," terangnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan terduga teroris yang ditangkap di Bogor, Jawa Barat, memiliki target meledakkan bom di depan gedung KPU di Jakarta. Target itu akan dilakukan pada hari pengumuman hasil Pemilu 2019, yaitu 22 Mei.

"Targetnya ada dua. Target pertama itu 'thogut'. Kemudian target kedua pada pada 22 Mei di depan KPU," ujar Dedi di kediaman terduga teroris berinisial E alias AR (51), Jalan Naggewer Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dikutip Antara, Sabtu (18/5).

Menurut Dedi, kabar tentang rencana pergerakan massa ke Jakarta pada 22 Mei mendatang, justru dijadikan momentum bagi para teroris untuk menunjukkan keberadaannya. "Momentum itu dimanfaatkan oleh kelompok teroris, untuk memberitahukan bahwa kelompok mereka masih eksis," kata Dedi.

Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap seorang terduga teroris berinisial E pada Jumat (17/5) sekitar pukul 15.30 WIB. Terduga teroris itu diduga termasuk anggota jaringan ISIS.  (dma/eas/dtc/tmp/cnn/kps)