Pemilu 2019

Pemilu 2019, Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional Serukan Pernyataan Sikap, Ini Isinya

Pemilu memiliki mekanisme penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilu.

Pemilu 2019, Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional Serukan Pernyataan Sikap, Ini Isinya
Istimewa
Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemilu memiliki mekanisme penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menjelaskan, dilandasi spirit penegakan hukum Pemilu dan menjaga agar proses Pemilu berjalan sesuai konstitusi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional menyerukan beberapa hal:

 1. Pasangan Calon  dan Tim Kampanye/Tim Pemenangan, agar :

  1. Merujuk kepada hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU RI sebagai dasar dalam menentukan sikap terhadap hasil Pemilu.
  2. Menghargai mekanisme hukum yang telah tersedia dalam Konstitusi dan UU Pemilu. Jika menemukan dugaan pelanggaran agar melaporkan ke Bawaslu dan atau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Apabila berkeberatan/tidak menerima hasil pemilu, dapat menempuh jalur sengketa PHPU ke MK dengan mengajukan bukti-bukti dugaan pelanggaran yang selama ini terwacanakan.

2. Semua pihak agar menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, menghargai konstitusi, menciptakan suasana kondusif menjelang dan setelah penetapan hasil Pemilu dengan tidak melakukan provokasi, ancaman kekerasan dan seruan yang mengarah pada tindakan-tindakan yang inkonstitusional.

3. KPU RI agar menyelesaikan proses rekapitulasi nasional sesuai jadwal yakni tanggal 22 Mei 2019 dengan mengedepankan prinsip taat aturan, independensi transparansi proses dan hasil  serta akurasi data hasil rekapitulasi.

"Memperbaiki mekanisme validasi input data pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sesuai keputusan Bawaslu RI Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tentang pelanggaran administrasi KPU RI, agar data yang terpublikasi kepada publik melalui SITUNG memiliki validitas dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan," Sebut Jeirry Sumampow

4. Bawaslu RI agar mengoptimalkan pengawasan pada tahapan rekapitulasi nasional, mengedepankan prinsip taat hukum, independen dan spirit penegakan hukum Pemilu dalam memproses dugaan pelanggaran pemilu, sesuai tagline Bawaslu: Bersama Rakyat Awasi, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

5. Masyarakat agar tetap mengawal bersama proses tahapan pemilu, mengedepankan sikap hati-hati dalam menerima informasi/mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkan, tidak mudah terprovokasi oleh politik adu domba, tidak  tidak terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan dan  langkah-langhah inkonstitusional.

"Mendukung aparat keamanan yakni Kepolisian Republik Indonesia ( Polri), Tentara Nasional Indonesia ( TNI), Datasemen Khusus ( Densus) 88 untuk bekerja optimal menjaga kondusifitas keamanan pelaksanaan tahapan Pemilu dan memberi rasa aman untuk semua," tandas Jeirry Sumampow

Adapun yang terlibat dalam Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional antara lain, Sigit Pamungkas dan Hadar Gumay- Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Bivitri Susanti - Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Halaman
12
Penulis: Reporter Online
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved