Tim Hukum Bentukan Wiranto Awasi Amien Rais Cs

Tim Hukum Nasional bentukan Menteri Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mulai bekerja mengkaji

Tim Hukum Bentukan Wiranto Awasi Amien Rais Cs
Tribun-Video
Isi Surat Terbuka 5 Pendiri PAN Desak Amien Rais Mundur, Dianggap Jadikan Agama Sebagai Alat Politik 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Tim Hukum Nasional bentukan Menteri Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mulai bekerja mengkaji aktivitas dan ucapan 13 tokoh setelah pemilu 2019. Menurut Anggota Tim, Romli Atmasasmita, aktivitas dan ucapan 13 tokoh sudah mulai dibahas bersama, pada Senin (13/5).

"Benar hari ini sudah dibahas," ujar Romli Atmasasmita, yang juga Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan ini.

Romli Atmasasmita menyebut sejumlah tokoh yang aktivitas dan ucapan sedang dikaji itu, yakni Eggi Sudjana, Kivlan Zen hingga Amien Rais. "Dari Eggi, Kivlan, Amien Rais, Bachtiar Nasir," sebut Romli Atmasasmita.

Menurut dia, tugas tim adalah mengkaji apakah aktivitas serta ucapan yang dilakukan para tokoh tersebut mengandung unsur pidana atau tidak. Setelah itu, hasil dari kajian itu akan diteruskan kepada pihak kepolisian.

Namun dia tegaskan, pemerintah, tak akan mencampuri urusan penegakan hukum yang sedang dilakukan polisi atau aparat penegak hukum lainnya. "Tim hukum ini bukan untuk tim intervensi agar polisi mengambil langkah-langkah hukum. Tapi justru menjaga agar polisi bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, justru menjaga itu," jelasnya.

Eggi Sudjana menanggapi langkah tim hukum nasional yang memasukkan dirinya sebagai tokoh yang dikaji aktivitas dan ucapannya. Menurut Eggi, tim ini merupakan uji independensi bagi anggota tim yang berisi akademisi dari bidang hukum.

"Kalau terkait tim Asistensi, itu menarik karena banyak profesor doktor disana. Juga teman teman saya, diujilah independensi keilmuannya yang objektif," ujar Eggi.
Eggi meminta tim Asistensi Hukum tidak memihak dalam membuat kajian.

Dirinya bahkan menilai gelar akademik para anggota tim asistensi bisa dicabut jika menilai dirinya layak jadi tersangka. "Objektif artinya tidak memihak, jangan subjektif. Kalau profesor doktor masih berpendapat bahwa saya layak jadi tersangka saya kira profesornya mesti dibatalkan," tutur Eggi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembentukan tim hukum nasional berbeda dengan gaya penegakan hukum di era Orde Baru sebab wewenangnya hanya memberi nasehat, tidak mengambil tindakan hukum.

Ia menambahkan, meski tim tersebut dibentuk, masyarakat tetap bisa menyampaikan pendapat yang berbeda dengan sikap pemerintah dan tak langsung ditangkap.

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved