Ganjar Pranowo Pilih Bungkam saat Berada di KPK, ‘’Nanti saja ya’’

Taat hukum, itulah yang ditunjukkan politisi PDI Perjuangan ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan KPK.

Ganjar Pranowo Pilih Bungkam saat Berada di KPK, ‘’Nanti saja ya’’
Net
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Taat hukum, itulah yang ditunjukkan politisi PDI Perjuangan ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan KPK. Mantan anggota DPR RI itu sedianya bakal dimintai keterangannya dalam penyidikan perkara korupsi pengadaan paket penerapan KTP Elektronik atau e-KTP.

Tiba di gedung komisi antirasuah sekira pukul 10.03 WIB, Ganjar tak banyak bicara.

"Nanti saja ya," ucap politikus PDIP itu singkat sebelum memasuki Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, Ganjar akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka politikus Partai Golkar Markus Nari.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka MN (Markus Nari)," katanya.

Politisi PDIP Ganjar Pranowo mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta
Politisi PDIP Ganjar Pranowo mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta (tribunnews)

Nama Ganjar Pranowo telah berulang kali disebut turut terlibat dan kecipratan aliran dana dari proyek e-KTP.

Ganjar pun kerap dipanggil penyidik KPK terkait kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun ini. 

Nama anak buah Megawati Soekarnoputri itu  setidaknya tercantum dalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto sebagai pihak yang menerima uang sebesar USD 520 ribu. 

Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, terpidana kasus e-KTP yang telah mendekam di Lapas Sukamiskin juga menegaskan adanya aliran dana kepada Ganjar dan sejumlah pimpinan Komisi II serta Banggar DPR lainnya yang menjabat saat proyek e-KTP bergulir.

Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP sejak Juli 2017. Markus diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013. Kasus ini merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.

Halaman
12
Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved