Jenderal Andika Perkasa: Memproses Letkol Lebih Penting, Daripada Laporkan Rizal Ramli ke Polisi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa akan memburu perwira berpangkat Letnan Kolonel yang memberi Informasi bohong pada Rizal Ramli

KSAD  Jenderal Andika Perkasa mengatakan, internalnya akan menelusuri siapa personel TNI berpangkat Letnan Kolonel TNI AD yang disebut Rizal Ramli.

TNI Angkatan Darat akan menelusuri pernyataan Rizal Ramli yang diunggah dalam akunTwitter-nya, Minggu (5/5/2019) kemarin.

Mantan Menteri Koordinator Maritim pada Kabinet Kerja itu menulis, "
 
Didatangi ibu2 dan bapak yg saya tidak kenal.

Ibu2 katakan, "Pak Ramli harus bicara lebih keras, ini sudah ndak benar! Kemudian datang seorang LetKol AD",

"Pak ini sudah kebangetan, laporan2 Babinsa PS sudah menang. Bahkan di komplex Paspamres!"

Baca: Rizal Ramli Unggah Cuitan di Twitter, Cemarkan Nama Baik TNI AD, Tanggapan Jenderal Andika Perkasa?

Baca: Riwayat Hidup dan Sosok Jenderal Andika Perkasa yang Dilantik Jokowi Jadi KSAD, Karirnya Cemerlang

Baca: Rizal Ramli Pernah Tolak Jabatan Tinggi yang Ditawarkan Presiden, Ini Alasannya!

Baca: Rizal Ramli Buka-bukaan di Twitter, Jenderal Andika: Itu Merupakan Berita Bohong

Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa mengatakan, secara spesifik, internalnya akan menelusuri siapa personel TNI berpangkat Letnan Kolonel TNI AD yang disebut Rizal itu.

"Secara internal, kami pasti akan melakukan pemeriksaan terhadap yang diduga, apa dia Letkol AD atau pangkat lainnya dan kesatuan lain kita belum tahu," ujar Andika dalam keterangan pers di Mabes TNI AD, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

"Intinya, kami akan memproses hukum si pemberi informasi bohong (Letkol TNI AD) kepada salah satu tokoh bangsa. Kalau benar dia begitu, pasti akan kami proses," lanjut dia.

Andika sudah memerintahkan Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD dan Direktur Hukum TNI AD untuk menelusuri siapa Letkol TNI AD yang disebutkan Rizal di dalam unggahan Twitter-nya itu.

Tim penyelidikan disebut sudah mulai berjalan. Ketika ditanya dari mana TNI AD akan memulai penelusurannya mencari si Letkol itu, Andika tidak mau menjawab rinci.

"Tidak bisa kita buka. Tapi kami punya unsur pengamanan, kemudian Danpuspom ya, sebagai penyidik dalam sistem hukum militer. Mereka masing-masing akan bergerak mencari informasi," ujar Andika.

Ia sekaligus meminta apabila ada masyarakat yang mengetahui perihal informasi itu, maka diharapkan segera melaporkannya ke TNI AD.

Menurut Andika, memproses si Letkol jauh lebih penting daripada melaporkan Rizal ke kepolisian.

Sebab, informasi yang dikatakan Letkol kepada Rizal adalah berita bohong dan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa TNI AD tidak netral dalam Pemilu 2019.

"Itu adalah berita bohong yang membuat nama institusi kami tercemar," ujar mantan Panglima Komando Strategis TNI AD itu.

Rizal Ramli Mengaku Pernah Tolak Jabatan Tinggi

Rizal Ramli mengaku tolak jabatan tinggi yang ditawarkan Presiden.

Kenapa dia menolak sejumlah jabatan?

Rizal Ramli menegaskan perjuangannya selama ini tidak berorientasi kepada jabatan di pemerintahan.

Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu beberapa kali menolak posisi empuk dalam pemerintahan.

Dua kali mantan Menko Kemaritiman di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menolak tawaran jabatan di era pemerintahan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Saat itu Rizal Ramli pernah menolak jabatan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggantikan SB Joedono.

Kedua, Rizal Ramli pun menolak jabatan Duta Besar RI di Amerika Serikat yang saat itu dijabat Doradjatun Kuntjoro Jakti.

"Pada tawaran ketiga, saya diminta Gus Dur membenahi Badan Urusan Logistik (Bulog). Tawaran itu saya terima," kata Rizal Ramli dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Rabu (8/5/2019).

Namun, kata dia, dengan mengajukan syarat hanya selama enam bulan, setelah itu mengundurkan diri.

"Akhirnya disepakati Gus Dur, 3 April 2000 saya dilantik menjadi Kabulog menggantikan Jusuf Kalla," kata Rizal Ramli.

Ketika permasalahan di Bulog berhasil dibenahi, Rizal Ramli menuturkan, Gus Dur memintanya untuk menempati posisi Menko Ekuin pada 23 Agustus 2000 lalu.

Mengingat kondisi perekonomian Indonesia kala itu sedang karut marut.

"Alhamdulilah, amanah itu bisa saya jalankan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari minus 3 persen, bisa kita dongkrak menjadi 4,5 persen, gaji PNS kita naikan hingga 125 persen supaya daya beli masyarakat meningkat," tutur Rizal Ramli.

Masih di era pemerintahan Gus Dur, ayah tiga anak ini juga diminta menjadi Menteri Keuangan pada 12 Juni 2001.

Bukan itu saja.

Di era Pemerintahan Presiden ke-7, Jokowi, tepatnya pada 2015, Rizal Ramli pernah juga mengisi salah satu posisi di Kabinet Kerja sebagai Menko Maritim.

Hal itu ternyata pernah ditolak sebelumnya oleh pendiri lembaga Think Thank Econit tersebut.

Namun, ia mengiyakan permintaan Jokowi, lantaran tersentuh dengan ucapan Jokowi yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia yang menginginkan Rizal Ramli untuk kehidupan yang lebih baik.

"Tapi kemudian Pak Jokowi pakai gaya Jawa banget, dia katakan: Mas Rizal, yang minta tolong ini bukan hanya Jokowi yang presiden. Siapa sih saya dibandingkan Mas Rizal dari segi pengalaman dalam dan luar negeri. Yang minta tolong ini tidak hanya saya, tapi rakyat Indonesia yang ingin hidup lebih bagus," kata Rizal Ramli menirukan Jokowi.

Fakta sejarah itulah yang dapat disimpulkan bahwa Rizal Ramli berjuang untuk demokrasi dan anti KKN sudah sejak 1978, sejak mahasiswa baik itu didalam maupun di luar sistem.

Hingga hari ini, Rizal Ramli tegaskan ia berjuang agar kedaulatan rakyat direbut kembali dan demokrasi ditegakkan.

KLIK TAUTAN AWAL

Follow juga akun instagram tribunmanado

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube tribunmanadoTV