Wacana Wiranto Bentuk Tim Hukum Nasional, Fahri Hamzah: Beliau Salah Berpikir

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah tampaknya gusar dengan rencana Wiranto untuk membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan para tokoh.

Pernyataan Menko Polhukam Wiranto memang sempat menjadi perhatian khalayak beberapa waktu lalu.

Karenanya, Fahri Hamzah pun merasa perlu meluruskan persoalan yang menurutnya sedang salah dipahami oleh pemerintah termasuk sosok Wiranto.

Pernyataan Fahri Hamzah itu ia ungkapkan usai heboh soal rencana pembentukan tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan tokoh yang dibentuk Wiranto.

"Kita membentuk Tim Hukum Nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto dikutip TribunJakarta.com dari Kompas TV, pada Selasa (7/5/2019).

Wiranto menjelaskan tak akan membiarkan pihak yang mencaci ataupun medelegitimasi presiden yang masih secara sah menjabat hingga Oktober 2019 nanti.

Presiden yang dimaksud Wiranto itu tak lain adalah Jokowi.

"Tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan, makian, terhadap presiden yang masih sah sampai nanti bulan Oktober tahun ini masih menjadi Presiden. Itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya," ujar Wiranto.

Baca: Pernyataan Wiranto Ancam Tutup Media, Moeldoko: Arah yang Dituju Media yang Abal-abal

Mengetahui rencana tersebut, Fahri Hamzah selaku wakil rakyat di tingkat legislatif pun menyebut bahwa pemerintah saat ini tidak memahami konsep besar perihal negara demokrasi.

Menurut Fahri Hamzah, pemerintah saat ini tidak memiliki intelektual yang baik saat memahami ilmu demokrasi.

Dilansir dari channel Youtube CNN Indonesia edisi Rabu (8/5/2019), Fahri Hamzah pun dengan lugas memberikan kritikannya.

"Yang perlu kita bicara adalah cara berpikir negara demokrasi. Saya kira ini yang gagal dipahami oleh pemerintah. Karena pemerintah tidak punya national security analys yang canggih. Tidak punya intelektual berbasis ilmu demokrasi yang baik," ujar Fahri Hamzah.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah pun mengungkap bahwa pemerintah saat ini sedang terputus pengetahuannya berkenaan dengan konsep amandemen undang-undang.

Fahri Hamzah bahkan menyebut saat ini pemerintah sedang gelagapan dalam menghadapi keadaan yang ada.

"Kayanya terputus pemahamannya dari konsepsi amandemen keempat di konstitusi kita. Inilah yang kemudian membuat mereka gelagapan sebenarnya. Ini kan kebebasan yang sama dengan yang kita alami 21 tahun yang lalu ketika reformasi," pungkas Fahri Hamzah.

Melalui sambungan telepon, Fahri Hamzah pun menyebut bahwa pemerintah saat ini tidak mengerti secara jelas mengenai kebebasan dalam berbicara yang dimiliki rakyat.

Baca: Tim Kajian Pelanggaran Hukum Pemilu: Mengkaji Tutur Kata & Perbuatan Tokoh Tertentu

Karenanya, Fahri Hamzah pun menyayangkan ketika pemerintah tidak memahami secara utuh konsep negara demokrasi.

"Ini enggak memahami konsepsi besarnya. Ini pemerintah yang agak misleading dalam pikiran demokrasinya, kebebasan sipil, freedom of speach dan sebagainya, kayaknya dia enggak paham. Sayang sekali sih. Kok bisa ada pemerintahan ide-ide begini enggak paham," ungkap Fahri Hamzah.

Menyambung pernyataannya, Fahri Hamzah pun lantas menjelaskan perihal pengertian negara demokrasi yang sesungguhnya.

Diungkap Fahri Hamzah, yang memegang kepentingan tertinggi sebenarnya adalah rakyat.

Berkaca dari penjelasan itu, rakyat seharusnya adalah pihak yang paling dijaga dari semua aspek.

Termasuk dalam kebebasan dan keselamatan.

Karena itu, untuk konsep memerhatikan ucapan tokoh yang bahkan akan dibentuk tim khususnya, Fahri Hamzah menganggap hal tersebut tidak tepat.

Sebab aksi protes yang dilayangkan masyarakat sejatinya adalah modal untuk pertumbuhan bagi negara tersebut.

"Dalam demokrasi itu, rakyat dianggap lebih penting daripada pemerintahan daripada negara. Karena itu lah kebebasan rakyat dan keselamatan rakyat harus dijaga. Termasuk dalam berekspresi menyatakan pendapat, protes. Sebab itu yang akan jadi modal pertumbuhan dan perkembangan masyarakat," imbuh Fahri Hamzah.

Selain itu, Fahri Hamzah pun dengan keras memprotes aksi Wiranto yang mengumumkan langsung perihal rencana pembentukan tim tersebut.

Menurut Fahri Hamzah, jika memang ingin merampas hak bersuara, maka mekanisme yang tepat adalah melalui undang-undang.

"Kebebasan itu kalau mau dirampas harus pakai undang-undang, enggak bisa pakai pengumuman menteri. Itu salah cara berpikirnya. Payung besarnya mereka enggak paham. Jadi yang penting itu rakyat," jelas Fahri Hamzah.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah pun menyebut bahwa rakyat sesungguhnya punya mekanisme tersendiri mengenai keberlangsungan hidupnya.

Justru yang bisa merusak tatanan dalam kehidupan adalah negara itu sendiri menurut Fahri Hamzah.

"Yang bikin rusak ini negara. Rakyat itu enggak usah dipersoalkan. Rakyat itu udah punya mekanisme sendiri. Dulu enggak ada negara rakyat juga survive kok. Negara itu lahir justru bikin rusak," ucap Fahri Hamzah.

Dengan tegas, Fahri Hamzah pun meminta kepada pemerintah untuk lebih memerhatikan esensi dari amandemen keempat undang-undang dasar RI.

"Saya kira ini perlu belajar apa itu esensi dari amandemen keempat khususnya pasal 28 itu perlu mereka baca lebih banyak. Saya sedih melihat mereka ini, karena gelagapan enggak ngerti konsep dasarnya," tutupnya.

Baca: Ahmad Dhani: Kepada Para Tokoh Jangan Takut kepada Ancaman Wiranto

Tautan: http://bogor.tribunnews.com/2019/05/08/soal-rencana-wiranto-bentuk-tim-kaji-ucapan-tokoh-fahri-hamzah-saya-sedih-lihat-mereka-gelagapan?page=all.