Wacana Tim Hukum Nasional

Wacana Wiranto Bentuk Tim Hukum Nasional, Fahri Hamzah: Beliau Salah Berpikir

Pernyataan Fahri Hamzah itu ia ungkapkan usai heboh soal rencana pembentukan tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan tokoh yang dibentuk Wiranto.

Editor: Frandi Piring
Kolase Tribunnews.com
Wiranto dan Fahri Hamzah 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah tampaknya gusar dengan rencana Wiranto untuk membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan para tokoh.

Pernyataan Menko Polhukam Wiranto memang sempat menjadi perhatian khalayak beberapa waktu lalu.

Karenanya, Fahri Hamzah pun merasa perlu meluruskan persoalan yang menurutnya sedang salah dipahami oleh pemerintah termasuk sosok Wiranto.

Pernyataan Fahri Hamzah itu ia ungkapkan usai heboh soal rencana pembentukan tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan tokoh yang dibentuk Wiranto.

"Kita membentuk Tim Hukum Nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto dikutip TribunJakarta.com dari Kompas TV, pada Selasa (7/5/2019).

Wiranto menjelaskan tak akan membiarkan pihak yang mencaci ataupun medelegitimasi presiden yang masih secara sah menjabat hingga Oktober 2019 nanti.

Presiden yang dimaksud Wiranto itu tak lain adalah Jokowi.

"Tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan, makian, terhadap presiden yang masih sah sampai nanti bulan Oktober tahun ini masih menjadi Presiden. Itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya," ujar Wiranto.

Baca: Pernyataan Wiranto Ancam Tutup Media, Moeldoko: Arah yang Dituju Media yang Abal-abal

Mengetahui rencana tersebut, Fahri Hamzah selaku wakil rakyat di tingkat legislatif pun menyebut bahwa pemerintah saat ini tidak memahami konsep besar perihal negara demokrasi.

Menurut Fahri Hamzah, pemerintah saat ini tidak memiliki intelektual yang baik saat memahami ilmu demokrasi.

Dilansir dari channel Youtube CNN Indonesia edisi Rabu (8/5/2019), Fahri Hamzah pun dengan lugas memberikan kritikannya.

"Yang perlu kita bicara adalah cara berpikir negara demokrasi. Saya kira ini yang gagal dipahami oleh pemerintah. Karena pemerintah tidak punya national security analys yang canggih. Tidak punya intelektual berbasis ilmu demokrasi yang baik," ujar Fahri Hamzah.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah pun mengungkap bahwa pemerintah saat ini sedang terputus pengetahuannya berkenaan dengan konsep amandemen undang-undang.

Fahri Hamzah bahkan menyebut saat ini pemerintah sedang gelagapan dalam menghadapi keadaan yang ada.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Terkait :#Wacana Tim Hukum Nasional
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved