Menteri Agama Disebut Kecipratan Rp 10 Juta

Mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Rommy melakukan perlawanan dengan mempraperadilankan KPK.

Menteri Agama Disebut Kecipratan Rp 10 Juta
KOMPAS.com/ MOH NADLIR
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Pemerintah sedang mengkaji penetapan batas minimal biaya umrah untuk mencegah biro travel perang harga yang berpotensi merugikan jamaah umroh. Jakarta, Jumat (18/8/2017). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Rommy melakukan perlawanan dengan mempraperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama uang menjeratnya.

Namun, praperadilan tersebut menyeret rekan separtainya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang disebut turut menerima Rp 10 juta dari Haris Hasanuddin selaku pihak yang diloloskan dalam seleksi jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Hal itu diungkapkan tim Biro Hukum KPK selaku termohon dalam sidang praperadilan M Romahurmuziy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/5) kemarin.

"Pada 9 Maret 2019 Lukman Hakim Syaifuddin menerima uang Rp 10 juta dari Haris Hasanudin saat kunjungan Menteri Agama ke salah satu pesantren Tebu Ireng Jombang sebagai kompensasi atas terpilihnya Haris Hasanudin terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Prov Jatim,"  ujar anggota tim Biro Hukum KPK, Efi Laila, saat membacakan konstruksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) M Romahurmuziy.

Tim biro hukum KPK memaparkan, pada 15 Maret 2019, Rommy selaku anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum PPP bersama Haris Hasanuddin dan Muhummad Muafaq Wirahadi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim KPK. Rommy diduga menerima suap sebesar Rp 250 juta dari Haris Hasanuddin dan RP 50 juta dari Muhummad Muafaq Wirahadi, setelah membantu meloloskan keduanya dalam proses seleksi jabatan di lingkungan Kemenag.

Sebelum OTT tersebut, pada Desember 2018 sampai Maret 2019, Haris Hasanuddin dan Muhummad Muafaq Wirahadi mengikuti rangkaian proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Agama RI.

Namun, Haris Hasanuddin tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi jabatan tersebut karena pernah dikenakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun pada 2016.

Agar tetap dapat mengikuti seleksi jabatan tersebut, Haris Hasanuddin melalui staf Menteri Agama bernama Gugus Joko Waskito memberi masukan kepada Lukman Hakim Syaifuddin selaku Menteri Agama tentang kendala persyaratan yang dihadapinya. Haris juga meminta bantuan Lukman Hakim Syaifuddin agar tetap dapat mengikuti seleksi yang berlangsung.

Selain itu, Haris Hasanuddin dengan difasilitasi oleh Ketua DPW PPP Jatim, Musyafak Noer, menemui Lukman Hakim Saifuddin dan Rommy. Kemudian, Haris menceritakan mengenai kendala yang di hadapinya terkait dengan persyaratan mengikuti Seleksi Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemenag.

Kemudian pada 3 Januari 2019 Haris Hasanudin dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved