Hukum

Kapolri Tito Karnavian Sebut Aksi 'People Power' Mengacaukan Pemerintah Ada Hadiah Ancaman Pidana

Terkait Isu People Power, Kapolri Tito Karnavian mengatakan ada ancaman pidana yang bakal diterapkan.

Editor: Frandi Piring
Tribun Pontianak - Tribunnews.com
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian 

TRIBUNMANADO.CO.ID - ‎Polri sudah memprediksi bakal ada aksi unjuk rasa saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil suara untuk Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan jika ada pihak yang melakukan unjuk rasa dan mengklaim ada kecurangan, meski dilindungi undang-undang tetapi tidak absolut.

"Di Undang-Undang diterjemahkan ke Pasal 6, tidak boleh menganggu HAM, kepentingan publik, dan harus mengindahkan etika, moral, persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau melanggar Pasal 6 dapat dibubarkan," tutur Tito Karnavian dalam rapat kerja evaluasi Pemilu bersama Komite I DPD RI di Nusantara V DPR Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Baca: Jadi Trending, Cawapres Sandiaga Uno Penasaran dengan Setan Gundul Kubu 02, Siapa Sosoknya?

Lantas bagaimana jika ada ajakan People Power atau mobilisasi umum untuk melakukan penyampaian pendapat?

Menurut Tito, hal itu harus ada mekanismenya.

Berbahaya, jika tidak menggunakan mekanisme terlebih ada bahasa akan menjatuhkan pemerintahan.

Jenderal bintang empat itu mengatakan ada ancaman pidana yang bakal diterapkan.

"Pasal 107 KUHP jelas. Perbuatan untuk menggulingkan pemerintah yang sah maka ada ancaman pidananya. Unsur penegak hukum dibantu TNI akan melakukan penegakkan," tegas Tito.

Terakhir Tito juga menyinggung kasus yang menjerat Ratna Sarumpaet dimana menyebar berita bohong yang menyebabkan keonaran bisa pula bernasib sama diganjar pidana.

"Kalau ternyata memprovokasi dilakukan makar atau menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran. Misalnya bilang kecurangan tapi buktinya tidak jelas lalu terjadi keonaran. Yang melakukan itu bisa dijerat," ungkap Tito.

"Ini seperti kasus yang sedang berlangsung mohon maaf tanpa mengurangi asas praduga tidak bersalah, kasus Ratna Sarumpaet. Itu melakukan menyebar berita bohong yang menyebabkan keonaran," lanjut Tito.

Baca: Sandiaga: Siapa yang Ikut Pemilu harus Siap Dipilih, harus Juga Siap Tidak Terpilih

Prabowo bukan Diktator

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebut Prabowo Subianto tidak mungkin memerintahkan pendukungnya melakukan ‘people power’.

Sandiaga mengatakan Prabowo bukan sosok diktator.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved