Bocoran Menteri Agraria Soal Lokasi Pemindahan Ibu Kota Indonesia, Jokowi Mengunjungi Bukit Soeharto

Rencana pemindahan ibu kota Indonesia harus jadi prioritas juga di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

gislearning.wordpress.com
ilustrasi-peta-indonesia- 

Namun, untuk persisnya, Sofyan tidak bersedia mengatakan saat ini karena sudah menjadi kesepakatan bersama pemerintah pusat.

“Salah satu alternatif di Kalimantan. Kami tidak mengatakan di Kalimantan Tengah atau di mana, harus dilihat dulu berbagai aspek,” imbuh Menteri Agraria, Sofyan.

Sebelumnya, Sofyan menuturkan, pemerintah akan menggunakan tanah negara di daerah yang akan menjadi ibu kota baru Republik Indonesia.

Dengan begitu, tidak perlu banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk pembebasan tanah jika statusnya merupakan milik negara.

"Persyaratannya itu tanah negara biar tidak besar cost-nya. Kalau bisa bebas bencana dan banyak kriteria lain," ucap Menteri Agraria, Sofyan.

Luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru di daerah itu lebih kurang 300.000 hektar.

Tanah seluas itu dinilai ideal untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan fasilitas suatu ibu kota.

Akan dibangun berbagai infrastruktur pendukung, misalnya transportasi dan perumahan, sehingga wilayah tersebut akan tumbuh menjadi lingkungan kota dengan berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

Baca: Manis nan Legit, Kurma juga Punya Segudang Manfaat

Bentuk Badan Otoritas pemindahan ibu kota Indonesia

Kabarnya pemerintah pusat akan membentuk sebuah badan otoritas untuk mengurus pemindahan ibu kota Indonesia.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro usai rapat terbatas terkait pemindahan ibu kota Indonesia di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Bambang mengatakan, pemindahan ibu kota Indonesia ini adalah pekerjaan besar yang bisa memakan waktu 5 sampai 10 tahun.

"Jadi karena multiyears, size-nya besar, mau tidak mau ini tidak bisa ditangani oleh tim atau oleh lembaga yang eksisting," ungkapnya.

"Sehingga usulan kami memang semacam badan otoritas," kata Bambang.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved