Wiranto: Tokoh di Luar Negeri Hasut TNI vs Polri, Jubir BPN Prabowo-Sandi Membantah

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wiranto menuding ada tokoh yang berdiam di luar negeri melontarkan pernyataan nada

Wiranto: Tokoh di Luar Negeri Hasut TNI vs Polri, Jubir BPN Prabowo-Sandi Membantah
polkam.go.id
Menko Polhukam, Wiranto 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wiranto menuding ada tokoh yang berdiam di luar negeri melontarkan pernyataan nada menghasut, antara lain ingin membenturkan anggota TNI vs Polri. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono pun mengingatkan agar warga keturunan berhenti mengadudomba warga. Tim BPN Prabowo - Sandiaga menyayangkan dan memprotes pernyataan pemerintah.

Menko Polhukam Wiranto menyatakan ada pihak yang berencana mengadu domba TNI dengan Polri. Meski tak menyebut nama orang yang dimaksud, Wiranto mengatakan pihak tersebut membangun isu bahwa 70 persen TNI dapat dipengaruhi untuk berpihak pada langkah inkonstitusional.

"Saya mendengarkan ada pihak tertentu yang mengatakan bahwa atau pihak tertentu yang sudah mencoba untuk mengadu domba antara tentara atau militer dengan polisi, ada. Mengatakan 70 persen TNI sudah dapat dipengaruhi untuk berpihak pada langkah-langkah inkonstitusional," ujar Wiranto saat membuka rapat terbatas tingkat menteri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Hadir dalam rapat itu antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto. Rapat terbatas digelar untuk memetakan kejadian mana saja yang bisa menjadi potensi pelanggaran hukum selama Pemilu 2019 untuk tetap menjaga suasana damai di bulan Ramadan 2019.

“Rapat ini untuk memetakan kejadian apa saja selama Pemilu 2019 yang masuk pelanggaran hukum untuk segera dilakukan tindakan hukum yang tegas. Ada banyak cacian, hinaan, dan hasutan yang mengganggu keamanan nasional dan kenyamanan masyarakat,” ujar Wiranto.

Lebih lanjut, Wiranto mengimbau pihak yang menuding TNI mendukung tindakan inkonstitusional harus membuktikan tuduhannya. Jika tidak, pihak tersebut harus menerima risiko berhadapan dengan hukum. "Tidak bisa dibiarkan ngomong seenaknya saja di negeri ini," ujarnya.

Wiranto juga mempersilakan seluruh aparat penegak hukum untuk menginventarisasi dan mengamati segala hal yang masuk ke dalam kategori pelanggaran hukum. Ia juga meminta aparat mengambil tindakan apa untuk menindak pelanggaran hukum tersebut.

"Dengan demikian maka ini nanti keluar dari rapat koordinasi bukan lagi dituduh sebagai kesewang-wenangan TNI-Polri, bukan lagi dituduh langkah diktatorial dari pemerintah," ujar Wiranto.

Tokoh Penghasut

Wiranto mengaku geram dengan seorang tokoh yang tengah berada di luar negeri. Ia menyebut tokoh tersebut mengompori dan mengahasut masyarakat untuk melakukan langkah-langkah inkonstitusional setiap hari.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved