Inilah Hukum Bagi Debt Kolektor Nakal

Maraknya kasus pemaksaan dan penganiayaan yang dilakukan oknum debt collector, terhadap konsumen. Membuat aparat penegak hukum dan masyarakat gerah.

Inilah Hukum Bagi Debt Kolektor Nakal
tribun manado/andreas ruaw
Kapolres Minahasa AKBP Denny Situmorang SIK

Inilah Hukum Bagi Debt Kolektor Nakal

TRIBUNMANADO.CO.ID, TONDANO - Maraknya kasus pemaksaan dan penganiayaan yang dilakukan oknum debt collector, terhadap konsumen. Membuat aparat penegak hukum dan masyarakat gerah.

Diserukan Kapolres Minahasa AKBP Denny Situmorang SIK. Pihaknya siap turun tangan atas penarikan kendaraan, yang dinilai tidak sesuai aturan.

“Bisa masuk tindak pidana pencurian. Bila pengambilan motor dilakukan oleh oknum debt collector di jalan, hal itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Perampasan dan dapat dijerat pasal 365 KUHP,” tegas Situmorang di Tondano, Selasa (6/5/2019).

Baca: KRONOLOGI LENGKAP Penangkapan 2 Terduga Teroris di Pelabuhan Bitung, Ditangkap Pagi Pukul 05.45 Wita

Prinsipnya, kata dia, perusahaan tidak boleh mengambil motor ataupun harta benda yang jadi jaminan fidusia dengan seenaknya sendiri. Melainkan harus melalui keputusan dari Pengadilan.

“Benda yang dijaminkan secara fidusia (leasing) diberikan Akta Jaminan Fidusia sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan,” jelasnya.

Seharusnya dalam melakukan penagihan ataupun penarikan kendaraan terhadap konsumen, bisa melibatkan pihak kepolisian dalam pengamanan. Namun, harus sesuai aturan dan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

“Ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam mengajukan permohonan pengamanan eksekusi, diantaranya, Salinan Akta Fidusia, Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia, Surat Peringatan Debitur dan sejumlah dokumen pendukung lainnya,” terang Situmorang.

Baca: Pertemuan Prabowo dan Media Asing Diungkap Strait Times, Berikut Isinya!

Dalam akta tersebut sudah tercantum irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, sehingga memiliki hak eksekutorial, artinya perusahaan leasing (kreditur) berhak mengambil atau mengeksekusi objek tersebut jika debitur wanprestasi atau ingkar janji sesuai pasal 15 Undang-Undang Jaminan fidusia.

Namun demikian, pelaksanaan eksekusinya harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan.

“Sesuai dengan Pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesis Reglement), kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut,” pungkasnya.

Penulis: Andreas Ruauw
Editor: Chintya Rantung
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved