ICW Petakan Tiga Pola Korupsi yang Terjadi di Pengadilan, Ini Penjelasannya

Hal tersebut terbukti dengan rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2018 lalu yang menempatkan sektor pengadilan pada tiga urutan terbawah dalam lembaga rawan terjadi korupsi.

Seorang Hakim yang terlibat kasus korupsi, menurut dia, sebenarnya tidak hanya bersinggungan pada regulasi hukum saja, akan tetapi juga melanggar kode etik.

Dia menjelaskan, Pasal 12 huruf c UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa seorang hakim yang menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi sebuah putusan diancam dengan pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar.

"Selain itu Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah menegaskan bahwa Hakim tidak boleh meminta atau menerima pemberian atau fasilitas dari advokat ataupun pihak yang sedang diadili," katanya.

Diberhentikan MA

Mahkamah Agung (MA) memberhentikan untuk sementara waktu hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kayat, mulai 3 Mei 2019.

Upaya ini dilakukan menyusul penetapan tersangka Kayat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, mengatakan pemberhentian sementara tertuang di Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/SK/V/2019.

Menurut dia, SK ini mengacu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

"Keputusan ketua mahkamah agung yaitu pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri atas nama Saudara Kayat, hakim muda Pengadilan Negeri Balikpapan," ujar Andi Samsan, Senin (6/5/2019).

Mengacu pada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/SK/V/2019, Hakim Kayat diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50 persen dari penghasilan terakhirnya sebagai hakim muda di Pengadilan Negeri Balikpapan. 

Gaji ini mulai berlaku pada 1 Juni 2019 mendatang.

Dia menegaskan, apabila Kayat tidak terbukti bersalah dari perkara itu maka dari keputusan itu akan diperbaiki oleh pihak MA.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Hakim PN Balikpapan Kayat sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara penipuan.

Selain Kayat, KPK juga menjerat dua orang lainnya dalam kasus ini, yaitu pengacara Jhonson Siburian, dan pihak swasta Sudarman.

Kayat dijanjikan menerima suap sekira Rp 500 juta dari Sudarman yang tengah berperkara di PN Balikpapan. Sudarman terjerat kasus pemalsuan surat bersama dua terdakwa lainnya.