BPN Tak Paksa Demokrat Bertahan di Koalisi, Ferdinand: Tidak Perlu Disuruh Keluar, Kita Punya Etika

Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan BPN yang tidak memaksa untuk bertahan di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

BPN Tak Paksa Demokrat Bertahan di Koalisi, Ferdinand: Tidak Perlu Disuruh Keluar, Kita Punya Etika
ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan salam kepada media sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang tidak memaksa Demokrat untuk bertahan di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Tidak perlu disuruh-suruh atau diminta-minta keluar. Tidak perlu. Partai Demokrat punya etika, punya tata krama dan paham betul harus melangkah kemana, serta harus memutuskan apa," tegas Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Selasa (7/5/2019).

Dia menegaskan, Demokrat secara lembaga telah memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Sandi dan koalisi Adil Dan Makmur.

Keputusannya, kata dia, Demokrat akan berada di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi hingga kompetesi Pilpres 2019 selesai.

Karena itu imbuh dia, kewajiban moril dan politik partai Demokrat akan dilakukan selama koalisi ini belum berakhir.

"Koalisi ini akan berakhir, ketika KPU menetapkan siapa pemenang pemilu, apakah Jokowi atau Prabowo," ujar Ferdinand Hutahaean.

Kalau Prabowo yang menang, lanjut dia, bisa saja koalisi berakhir. Karena bisa saja Partai Demokrat mengambil posisi di luar pemerintahan.

"Itu sangat mungkin. Tidak ada masalah bagi Partai Demokrat," tegas Ferdinand Hutahaean.

Begitu juga, imbuh dia, kalau Jokowi diumumkan sebagai pemenang. Partai Demokrat sangat siap juga berada di luar pemerintahan.

"Jadi tidak perlu partai Demokrat disuruh-suruh keluar," tegasnya.

Halaman
123
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved